SBSINews – Kasus jual beli jabatan Kemenag (Kementerian Agama) yang telah menjerat M Romahurmuziy lewat Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), kini mulai mengembang.
Sejumlah nama tokoh ternama di negeri ini mulai muncul disebut oleh Rommy, yang di antaranya seperti dikutip dari Surya.coid, Rommy menyebut nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Kiai Asep Saifuddin Chalim.
Atas tudingan tersebut, Khofifah pun siap memberikan klarifikasi kepada KPK terkait tudingan Rommy tersebut.
Ia pun menegaskan, siap jika sewaktu-waktu dipanggil KPK untuk mengklarifikasi nyanyian Rommy.
Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Khofifah kepada awak media di Gedung Grahadi Surabaya, Sabtu (23/3/2019).
Sebelumnya, Rommy mengaku kepada awak media tidak terlibat dalam jual beli jabatan di Kemenag.
Ia mengatakan, apa yang dilakukannya itu hanya meneruskan rekomendasi dari Khofifah dan Kiai Asep untuk melancarkan Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kemenag Jatim
Namun, tudingan Rommy dibantah oleh Khofifah.
Menurut Gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu, tudingan Rommy adalah hal yang sepenuhnya tidak benar.
“Saya siap untuk menyampaikan klarifikasi ke KPK,” tegasKhofifah.
Ia mendukung upaya KPK. Sebab, kata ibu empat anak ini, KPK sedang membangun kepercayaan masyarakat.
Dan yang dilakukan KPK adalah bentuk mewujudkan komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan memastikan tidak ada jual beli jabatan.
“Bisa dirunutlah, mulai saya jadi Kepala BKKN, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial, bisa melihat, carilah di lubang tikus, carilah di lubang semut, apakah saya pernahjual beli jabatan,” kata Khofifah.
Ia sendiri memiliki komitmen untuk membangun pemerintahan di Jawa Timur dengan proses rekrutmen yang legal dan berdasarkan pada merit system.
Sehingga tidak ada celah dan ruang untuk jual beli jabatan.
“Jadi pada posisi ini saya ingin meyakinkan dan memastikan teman-teman. Saya sudah dua kali menjadi menteri dan proses recrutimen open bidding, assessment , itu dilakukan oleh orang yang memang memiliki kredibilitas di bidangnya,” tegas Khofifah.
Dengan begitu ia juga meyakini bahwa hal ini juga yang dilakukan di kementerian era Presiden Jokowi, bahwa posisi eselon satu dan dua, perekrutannya selalu dilakukan dengan sistem assessment. Yang kemudian baru dilakukan pengambilan keputusan.
Terkait namanya yang disebut berperan dalam memberikan rekomendasi pada Romny untuk Haris Hasanuddin agar bisa menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur, dikatakan Khofifah agak tidak masuk akal.
Sebagai gubernur, menurut Khofifah dirinya bukan dalam posisi yang penting untuk tahu jika sedang ada proses lelang jabatan di Kemenag.
“Saya tidak pada posisi yang punya kepentingan untuk tahu. Untuk tahu saja saya tidak ada kepentingan untuk itu. Apalagi panselnya siapa dan seterusnya. Itu otoritas dari masing-masing kementerian,” tegas Khofifah.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD pun memberikan tanggapan terkait tudingan tersebut.
Sebagaimana diketahui, melalui akun pribadinya @mohmahfudmd, Machfud MD ikut menanggapi terseretnya nama dua tokoh Jawa Timur, yaitu Khofifah dan Kiai Asep Syaifuddin Chalim, oleh tersangka KPKuntuk kasus jual beli jabatan di lingkungn Kemenag, Romahurmuziy.
Dalam cuitannya, Machfud MD menuliskan.
“Merekomendasi orng tak selalu ada korupsinya. Sy jg pernah merekomendasi atau menerima rekomendasi utk mempertimbangkan penempatan orang. Itu boleh sj.
Tinggallah, ada korupsinya atau tdk. Mnrt sy Khofifah dan K. Asep merekom biasa sj. @KPK_RI tahu cara memilah, takkan sembrono,” cuit Mahfud MD.
Cuitan yang dipos Sabtu pagi sekitar pukul 07.46 WIB tersebut banyak dikomentari netizen.
Banyak netizen yang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Machfud MD.
Misalnya Nanda denga akun @nda_herdian. Ia membalas cuitanMahfud MD.
“Setuju prof. Kalau sekedar merekomendasi, kan masih ada kemungkinan penyuapannya hadir karena diantara rekomen rekomen tersebut, ada yg paling ingin terpilih, makanya mungkin ada yg menyuap,” Tulisnya.
(Sumber: TRIBUN-MEDAN.COM)
