SBSINEWS – Data Penerima JKN Amburadul, Kepala BPJS Kesehatan Lembata Dinilai Over Protektif
by bentara.net November 14, 2018
Moderator Ramsey Langoday (paling kiri) dan para narasumber seminar nasional Kualitas Layanan BPJS Kesehatan (Foto BentaraNet)
SHARES
BentaraNet, Lewoleba – BPJS Kesehatan Kabupaten Lembata masih dihadapkan pada persoalan carut-marutnya data penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal ini berimbas pada pendistribusian kartu BPJS Kesehatan tidak tepat sasaran kepada penerima manfaat JKN. Persoalan ini terungkap saat Seminar Nasional Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Hotel Anisa Lewoleba, Rabu (14/11/2018).
Selain itu, data survei Lembaga Advokasi dan Penelitian (LAP) Timoris bekerjasama dengan Fredrich Ebert Stifung (FES) Perwakilan Indonesia mencatat 43,6 % masyarakat Lembata belum tahu program BPJS Kesehatan.
Sayangnya, Kepala BPJS Kesehatan Lembata, Novianti H Nale tidak memenuhi undangan seminar nasional dengan narasumber perwakilan Ombudsman NTT, Kanisius Ola Mangu, Direktur BPJS Watch, Timboel Siregar, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Wilhelmus Leuwehek.
Padahal seminar ini juga dihadiri segenap elemen masyarakat Kabupaten Lembata dan pihak terkait untuk membedah persoalan BPJS Kesehatan di Lembata.
Hal ini disesali satu di antara peserta seminar, Andrianus Dua. “Ini tanda-tanda mereka tidak mau urus masyarakat. Hadir saja tidak mau. Sehingga seluruh rekomensasi kita hari ini tolong dibuatkan catatan. Sekaligus rekomensasi ke BPJS Pusat,” kata Andrianus.
Peserta lainnya, Simon Odel menyayangkan sikap Kepala BPJS Kesehatan yang tidak memenuhi undangan seminar nasional ini. “Jadi sangat disayangkan, diskusi kita ini mentok, karena Kepala BPJS Lembata tidak mau hadir,” kata Simon Odel.
Direktur LAP Timores, Hipol Mawar ditemui sesaat setelah seminar menilai Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lembata, Novianti H Nale terkesan bersifat over protektif dan tidak berniat membenahi manajemen layanan melalui forum diskusi seperti ini.
Padahal menurut Hipol, fakta terkait layanan BPJS Kesehatan yang ditemukan di lapangan saat pihaknya melakukan survei sangat memprihatian.
“Banyak masyarakat tidak tahu apa itu BPJS dan bagaimana menggunakan kartu tersebut. Ini masih pengetahuan dasar. Apalagi soal prosedur menggunakan kartu BPJS,” kata Hipol.
Fakta lain yang ditemukan adalah, banyak Kartu BPJS dikembalikan karena nama penerima manfaat JKN tidak ditemukan. “Di Lembata kartu yang dicetak double itu banyak sekali. Apalagi kartu yang dicetak dengan nama alamat dan tempat tanggal lahir yang tidak valid,” kata Hipol.
Di Desa Kolontobo misalnya, pada Juli lalu, sebanyak 222 kartu dipulangkan karena nama, tempat tanggal lahir dan alamat tidak valid.
Sementara itu di Desa Umaleu, dari 1000 lebih kartu BPJS yang diterima, sebanyak 700 kartu BPJS dipulangkan karena persoalan identitas yang tidak valid.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lembata, Novianti H Nale belum berhasil dimintai keterangan.
Sumber: ttp://bentara.net
