Kenangan Dengan Jokowi Bagian Kesembilan
Oleh: Muchtar Pakpahan
Sesudah Joko Widodo dinyatakan terpilih menjadi presiden RI, pada 3 September 2014 saya mempertemukan Dewan Adat Papua (DAP) dengan presiden Joko Widodo. Walaupun tanpa janji sebelumnya, kami dapat bertemu di kantor gubernur DKI Jakarta dan kami menyerahkan usul tertulis. Kami yang bertemu adalah: Saya, tiga orang Wakil DAP: Pdt. Karel Erari, Fred Suebu dan utusan Barnabas Mandacan.
Inilah butir-butir naskah tertulis:
- Membebaskan rakyat Papua dari butahuruf, berkemampuan formal minimal setingkat SMP.
- Membangun pasar tradisional yang dikhususkan bagi pedagang Papua. Supaya mampu dan berbakat disertai dengan memberi pelatihan. Doing by learning.
- membangun infrastruktur untuk membebaskan rakyat Papua dari keterisolasian. Kontraktornya orang Papua dan yang berdagang untuk makanan buruh kontraktor adalah orang Papua.
- Mengangkat satu orang dari Dewan Adat Papua menjadi staf khusus urusan Papua. Bukan dari yang pro Republik.
- Seperti Timor Leste, bangun kuburan para pahlawan Papua seperti Arnold App, Theys dll, serta Pemerintah Indonesia minta maaf.
- Mengangkat Kapolda dan Pangdam dari orang Papua supaya bisa menarik simpati dan empati.
- Membangun istana di Papua yang artinya ada perhatian khusus dari Presiden.
- Melanjutkan kebijakan Gusdur, bendera bintang kejora adalah bendera adat masyarakat papua. Tidak usah dilarang. Maaf kalau menjadi terbuka.
Ada tiga alasan Saya membuat inisiatif tersebut: Pertama; Tahun 1983 ada pelatihan Pengorganisasian masyarakat di YBKS Solo yang pelatihnya adalah Dr. George Ninan dari CCA atau Dewan Gereja Asia. Pesertanyaadalah: saya, Arnolld App, Michael Manufandu, Harry Santoso dll. Sepulang latihan Arnold App ditangkap kodam dan dibunuh. Di era reformasi yaitu juli 2001, sahabat saya ketua DAP Theys dibunuh.
Kedua; Ada tim kami melakukan pendampingan terhadap aktivis Papua yang menuntut keadilan seperti George Aditjondro, Asmara Nababan dll.
Ketiga; SBSI dekat dengan DAP karena sama-sama berjuang untuk keadilan, sama-sama dimusuhi Orde Baru, dan satu penjara di LP Cipinang dengan beberapa tokoh Papua.
Dari delapan usul tertulis tersebut, yang sudah dipenuhi presiden sejauh ini adalah usulan nomor tiga sebagian, nomor empat tetapi tidak dari DAP yang diusulkan dan usulan keena, Kapolda sudah sesuai nama yang disebut. Jabatan presiden tinggal satu tahun lagi. Itu artinya masih ada lima lagi sudah agak sulit untuk dipenuhi.
