“Tahun lalu sudah 1,9 juta hektare, tahun ini targetnya 3 juta hektare.”

“Saya kemarin minta 4,3 juta (kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), saya hitung-hitung, ditawar 3 juta, ya sudah.”

“Enggak apa-apa 3 juta tapi benar 3 juta harus terlampaui,” kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/6/2018).

Pada pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018 itu, Kepala Negara menegaskan bahwa perhutanan nasional itu bagian dari reformasi agraria yang menjadi konsen pemerintah untuk diselesaikan.

Presiden juga mengatakan bahwa program pemberian sertifikat juga merupakan reformasi agraria yang masih dikejar penyelesaiannya.

Kepala Negara menyebutkan, 126 juta bidang yang ada di Indonesia baru 43,5 juta yang bersertifikat, sehingga masih 82,5 juta lahan yang belum bersertifikat.

Pemerintah menargetkan tahun ini bisa menyelesaikan 7 juta sertifikat tanah dan pada 2019 bisa menyelesaikan 9 juta sertifikat tanah.

“Saya enggak tahu Pak Menteri BPN kerjanya seperti apa. Bukan urusan saya, urusan Pak Menteri. Kantor BPN kerjanya seperti apa, urusan kantor BPN.”

“Tapi yang jelas kita bekerja harus dengan target-target yang ada. Nyatanya 5 juta ya bisa ini. Tahun ini 7 juta insyaallah juga bisa,” harap Presiden.

Presiden Joko Widodo meminta pemberian sertifikat, konsensi pada masyarakat , masyarakat adat, perorangan bisa menjadi produktif.

“Jangan sampai ada yang ngak produktif,” pungkas Presiden Joko Widodo di akhir pidatonya.

Sumber : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia