Selaku aktivis buruh buruh saya berpendapat sama dengan Ketua Umum SBSI Profesor DR. Muchtar Pakpahan yang menyimpulkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak konsisten pada janjinya hendak mewujukan walfarestate, yaitu negara yang sejahtera.
Janji tentang walfarestate itu dinyatakan Joko Widodo saat Kongres SBSI tahun 2014 menjelang kampanye Pemilihan Presiden.
Kesaksian ini perlu diungkap agar sejumlah aktivis buruh Indonesia, terutama bagi SBSI paham. Khusus bagi penulis pribadi, ketika itu bersikap absten, sehingga sempat dikucilkan oleh kawan-kawan sesama aktivis.
Selebihnya dikira tidak terlalu penting, kendati masalah yang tidak kalah krusial bagi buruh menurut Prof. Muchtar Pakpahan termasuk janji yang diingkari Joko Widodo adalah tidak mau melaksanakan pasal 1 ayat 3 dan juga pasal 27 ayat 2 UUD 1945.
Spesifik bagi buruh janji yang diingkari Joko Widodo itu adalah: (1) mengangkat Kemenaker yang tidak tahu masalah buruh. (2) Mengeluarkan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan (3) menerbitkan Perpres No. 20 tahun 2018 yang mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya dari Cina yang membanjir di pelosok negeri kita.
Belakangan saya baru paham ternyata keresahan itu berasal dari seorang Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi SBSI, Mulyono yang merasa gerah dan resah oleh pernyataan Ketua Umum SBSI tersebut, karena statemen terbuka Ketua Umum SBSI ini akan merusak jalinan yang telah terbangun antara instansi SBSI dengan PDIP.
Meski hubungan Joko Widodo sendiri selaku petugas partai sekarang lebih mesra dan terkesan enjoy dengan Golkar. Setidaknya, satu-satunya Ketua Umum Partai Politik, hanya Golkar yang diberi kursi empuk dalam kabinet Joko Widodo sekarang.
Kegerahan dan keresahan Anggota MPO SBSI betul bisa dipaham, karena memang telah dilalukan kesepakatan meski tidak tertulis adanya kerjasama untuk menggalang kekuatan pada Pilkada, Pileg maupun Pilpres sejak tahun 2017 dan seterusnya agar bisa menang.
Kegundahan dan keresahan anggota MPO SBSI dapat dipahami bahwa pernyataan Ketua Umum SBSI itu dapat merusak jalinan politik yabg telah dibangun sampai ke akar rumput atau basis SBSI.
Semoga saja permohonan tanggapan khusus dari saya ini tidak justru menambah resah dan gelisah saudara Mulyono. Karena saya memang bukan spesialis therapis politis seperti yang diharap itu.
Ditulis oleh: Jacob Ereste (Wakil Ketua F. BKN SBSI)
