Jakarta – Organisasi kemahasiswaan diharapkan bisa menjadi benteng dari upaya penyebaran radikalisme. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bambang Soesatyo saat berdiskusi di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (11/6/2018).
“Keberadaan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) bisa menjadi bumper kegiatan (radikal) tersebut,” kata Bambang.
Dijelaskan Bambang bahwa dengan organisasi tersebut mahasiswa biasanya disibukan dengan latihan kepemimpinan. Sehingga terhindar dari diskusi yang menjurus pada pemahaman keliru.
lebih lanjut, Bamsoet meminta kebijakan normalisasi kehidupan kampus/badan koordinasi kemahasiswaan (NKK/BKK) yang diterapkan pada era orde baru dihapuskan. Kebijakan ini mewajibkan semua kegiatan mahasiswa bebas dari aktivitas politik.
“Saya sarankan organisasi-organisasi ekstra-kampus dibolehkan kembali aktif di dalam kampus. Karena organisasi-organisasi semacam ini bisa menjadi kekuatan efektif untuk menangkal fenomena radikalisme di kampus,” kata Bamsoet menjelaskan.
BACA JUGA: http://sbsinews.com/dipenghujung-ramadhan-sekjend-dpp-sbsi-lakukan-konsolidasi/
Tak sampai disitu saja, Bamsoet juga menyatakan student government dalam semua tingkatan, baik tingkat jurusan, fakultas hingga universitas, harus dipastikan dan dikendalikan oleh mahasiswa yang berjiwa nasionalisme.
Dari itu Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKK) yang merupakan wadah pengembangan bakat dan minat mahasiswa harus dijadikan forum pendidikan kepemimpinan. Serta menanamkan paradigma cinta Tanah Air dan nasionalisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta forum-forum keagamaan di kampus seperti masjid, mushalla dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) harus dikendalikan Muslim garis tengah/moderat.(ist)
