Semua jenis ketimpangan di negeri ini menemukan contohnya di Papua. Kemiskinan, pendidikan, kecukupan pangan, pembangunan manusia, bahkan yang disebut indeks kebahagiaan, semua di bawah ukuran rata-rata Indonesia.
Semua jauh dari gambaran tentang Tanah Papua sebagai “surga kecil jatuh ke bumi”.
Untuk menggenjot Papua, mengecilkan selisih kesenjangan dengan daerah lain, daerah ini diberi banyak keistimewaan. Papua sudah lama menerima dana otonomi khusus setiap tahun. Untuk tahun ini, Papua menerima 7,5 triliun. Selain itu, ada dana tambahan infrastruktur untuk Papua yang nilainya juga triliunan. Dana-dana besar ini di luar dana transfer daerah dan dana desa dari APBN.
Jumlah uang yang diterima Papua jauh melebihi pendapatan asli daerah Papua sendiri yang sekitar dua triliun rupiah!
Dana melimpah, keistimewaan dari pusat, dan penduduk yang sedikit. Kurang apa lagi?
Tak ada yang kurang seharusnya. Pengelola Papua yang tidak becus. Gubernurnya, bupati-bupatinya korup — setidaknya dua bupati telah dinyatakan tersangka korupsi oleh KPK.
Gubernur Lukas Enembe diketahui telah mengirim 560 miliar ke tempat-tempat judi di luar negeri. Uang itu ia setor tunai.
Dari mana uang itu? Entahlah. Lukas sendiri enggan datang ke KPK untuk menjelaskan perolehannya. Ia malah memasang barikade massa di daerahnya menghindari penjemputan oleh aparat hukum.
Orang-orang yang pasang badan untuk Lukas Enembe ini benar-benar buta: duit yang seharusnya untuk mereka — kalau benar itu dari brankas-brankas pemerintah — telah digunakan untuk berfoya-foya dan memenuhi hasrat berjudi seorang gubernur.
Warga Papua tak pantas miskin. Mereka tertinggal karena perilaku korupsi para pengelola daerahnya.
Redaksi SBSINEWS
22 September 2022
