John Mauridz Suebu Sekretaris FPK Papua mengklarifikasi pemberitaan sebuah media online yang menangarahi dirinya ikut membuat pernyataan politik dalam.Sebuah Konfrensi Pers yang membicarakan Suksesi Terhadap Pemerintahan Provinsi Papua. John Mauridz Suebu menunjukkan. berita.yang mengaitkan dirinya sebagai berikut,”Pemerintah Pusat Didesak Segera Tunjuk Penjabat Gubernur Papua
4 januari 2022oleh nancymargareth, posted in kabar provinsi JAYAPURA – Menyikapi kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang saat ini dalam proses pengobatan berakibat pada lambannya penyelanggaraan pemerintahan, maka Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua mendesak Pemerintah Pusat lewat Kemendagri segera menunjuk Penjabat Gubernur.
Hal ini disampaikan kepada wartawan di Abepura, Kota Jayapura, Selasa (04/01/2022) oleh Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jackob Fiobetauw.
Ia didampingi Menase Taime, Ketua Forum Peduli Kemanusiaan, Jhon Maurits Suebu, Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan, Jackob Fiobetauw, Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jhon Suebu, Ondoafi Ifale, Wakil Ketua GKI Klasis Sentani Piter Yom, SE, Harly Ohee, Ondoafi Heram, Septinus Ibo, Ondoafi Atamali dan Jhon Tukayo, Kepala Suku Heram Ayapo mengatakan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Papua, belum berjalan maksimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah, minimnya kapasitas pejabat pelaksana dalam mengelola birokrasi yang besar.
Menurut dia, kapasitas penyelenggara pemerintahan menjadi salah satu faktor, terhadap masih banyaknya masalah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Papua. Lalu, rendahnya kualitas pejabat dan tindakan korup yang berlebihan, turut menambah ‘citra buruk’ birokrasi yang tidak diharapkan publik.
Keburukan birokrasi ini, tak lepas dari lemahnya kepemimpinan di Papua. Gubernur Lukas Enembe yang sejatinya dapat mengelola Papua lebih baik, malah meninggalkan rekam jejak yang semakin memperparah pelayanan birokrasi terhadap masyarakat.
“Lukas Enembe memang tidak lagi mampu dalam setahun terakhir. Begitu banyak peristiwa, dimana menunjukkan kualitas kepemimpinan orang nomor satu Papua itu, terus merosot. Tentu, hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatannya yang menurun drastis. Lukas dikabarkan, bahkan kini tengah menjalani perobatan besar di luar negeri. Lukas mesti mengikuti berbagai petunjuk dokter dan tindakan medis yang menyita waktunya untuk melayani warga Papua.” ungkapnya
Akibat berkonsentrasi pada pengobatan diri, Lukas telah mengabaikan tugasnya sebagai Gubernur Papua. Disisi lain, ada persoalan pasca PON XX Papua yang berlarut-larut. Berbagai lapisan di Papua, termasuk tokoh Gereja Katolik, Pastor Yohanes Djonga, telah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Panitia Besar PON XX atas dugaan penyalahgunaan dana.
“Tuntutan agar masalah PON diselesaikan, bukan tanpa alasan. Forum Peduli Kemanusiaan mencatat, sejumlah lahan ulayat yang digunakan untuk pembangunan sejumlah venue PON, bahkan belum dibayar oleh Pemerintah Papua. Diantaranya adalah Venue Cricket, di Doyo, Kabupaten Jayapura,” ujarnya
Segudang persoalan ini, telah membuat malu masyarakat Papua. Ini juga berbanding terbalik dengan janji pemerintah. Pemerintah mengatakan, akan membayar lunas masalah hak ulayat, tapi ujungnya tidak jelas. Acara pembukaan PON digelar meriah, penuh pesta kembang api, tapi ternyata ada pemilik tanah yang ditipu.
Atas persoalan Papua dan pemimpinnya yang tidak fit, tokoh adat dan Forum Peduli Kemanusiaan di Papua mendesak kepada pemerintah:
Segera menunjuk seorang Penjabat Gubernur Papua agar kiranya pemerintahan dapat kembali optimal. Dengan tiadanya Wakil Gubernur dan kondisi Gubernur Papua yang sakit-sakitan, telah mengakibatkan kegaduhan birokrasi dan minusnya pelayanan publik.
Penjabat Gubernur Papua yang ditunjuk, selambat lambatnya hingga akhir Maret 2022.
Kami juga minta pemerintah pusat segera bersikap dengan menangkap/memeriksa Ketua PB PON Papua Yunus Wonda dan Sekum KONI Papua Kenius Kogoya karena tidak becus mengatur dana PON sehingga hak ulayat masyarakat berupa tanah atau lahan yang dibangun infrastruktur PON belum dibayar hingga kini.
Kepada Bupati Jayapura, untuk segera mendorong pemerintah pusat dan provinsi Papua membayar hak pemilik ulayat. Masyarakat sangat kecewa dengan sikap yang tidak menghargai adat.
Jika permintaan ini tidak diindahkan, maka masyarakat adat akan bertindak lebih besar dengan menggugat pemerintah dan pihak terkait agar segera melunasi hak-hak yang belum dibayarkan.
“Demikian permasalahan ini kami sampaikan, atas nama Forum Peduli Kemanusiaan dan para tokoh adat Papua,” tutupnya.(*)
–
Mengenai isi berita ini saya Jhon Mauridz Suebu Sebagai sekretaris FPK mengklarifikasi.
1. Kami di telpon untuk jumpa pres materi kami ialah berbicara hak – hak masyarakat adat yang di abaikan oleh pemda. Seperti yang kami telah melaporkan.
2. Kami di forum tidak berbicara kepentingan politik jadi isi beritanya jangan lari lurus seperti hasil pernyataan sikap atas aksi orasi demo atau sejenis.
3. Isi berita harus pisahkan pendapat Toko adat,Agama dan FPK agar publik bisa mengetahui bahwa berita lahir dari jumpa pres bukan dari Demo.
4. Yang forum suarakan ialah Negara harus ingatkan Pemda untuk tidak lupa janji – janji manis sebelum PON dan PAPARNAS 2021 Malah Media memanfaatkan FPK untuk Kepentingan Politik.
Demikian yang bisa kami klarifikasikan. Sebab kami mencurigakan ada oknum – oknum yang sengaja memanfaatkan media ini untuk memecah belahkan kebersamaan yang telah di pupuk di Papua.
(ANFPPM)
