Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DI Yogyakarta menyuarakan penolakan perpanjangan PPKM Level 4 yang sudah dilangsungkan beberapa kali oleh pemerintah di tingkat pusat.
Ketua SBSI DIY, Dani Eko Wiyono berujar, kegagalan pemerintah dalam melindungi kaum buruh, serta rakyat selama setahun lebih pandemi, mengakibatkan krisis panjang dan merembet ke segala sendi kehidupan.
Pemerintah, menurutnya, tak punya skala prioritas yang jelas. Bimbang, antara fokus menanggulangi pandemi Covid-19, atau menjaga ekonomi tetap tumbuh.
“Ujung-ujungnya pemerintah mengambil jalan pintas, ya, menggencet rakyat, dengan segala renik kebijakan yang sangat merugikan,” tandasnya, Jumat (20/8/2021).
“Rakyat kehilangan kedaulatan atas akses sumber ekonomi yang selama ini sejatinya menopang perekonomian negara lewat konsumsi rumah tangganya,” imbuh Dani.
Atas sederet peraturan yang dianggapnya bermasalah, pihaknya pun mendorong, agar pemerintah terus memberi perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi yang seakan tak terlihat ujung penyelesaiannya.
Ia juga meminta pemerintah, agar menjamin tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja, atau buruh yang dirumahkan. Lalu, meminta penanganan Covid-19 lebih serius dengan didukung fasilitas kesehatan yang memadahi.
“Melalui pernyataan ini, SBSI DIY menegaskan sikapnya, menolak perpanjangan PPKM, dan menolak kekerasan dan arogansi aparat terhadap rakyat,” ungkap Dani.
Lebih lanjut, ia menghaturkan terimakasih kepada semua elemen yang tergerak memberikan perhatian pada nasib buruh.
Terutama, Disnakertrans DIY dan Polda DIY, yang menyalurkan ribuan paket sembako dan alkes.
“Kami berharap, bantuan ini dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat, khususnya kaum buruh atau pekerja yang tergabung dalam SBSI DIY.
SUMBER : TRIBUNNEWS.COM
