Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengusulkan evaluasi total terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan sejauh ini. Evaluasi dimulai dengan mengkaji ulang keberadaan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Pandu menyebut tak ada undang-undang yang mengatur pendirian KPC-PEN. Selain itu, ia mempertanyakan kemampuan lembaga tersebut dalam mengatasi pandemi.
“Kita juga harus membangun sistem pemerintahan yang kuat, andal, bukan panitia-panitia. Mereka (KPC-PEN) enggak punya pengalaman sama sekali,” kata Pandu saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Pandu menilai KPC-PEN terbukti tidak mampu menangani pandemi. Dia menyebut dua kali lonjakan kasus Covid-19 jadi bukti ketidakefektifan badan yang dipimpin Airlangga Hartarto itu.
Dia menilai selama ini KPC-PEN sibuk mengurusi pemulihan ekonomi dibandingkan penanganan pandemi. KPC-PEN disebut melupakan hal terpenting, seperti pembatasan mobilitas dan penyiapan fasilitas kesehatan.
“Bubarin saja. Kenapa enggak mau dibubarin dari dulu? Kan enggak berhasil kan? Menurut saya KPC-PEN enggak berhasil,” tuturnya.
Pandu menyarankan Presiden Joko Widodo mengambil alih penanganan pandemi Covid-19. Jokowi diminta berperan langsung dalam mengarahkan kebijakan penanganan pandemi.
Jokowi, ucap Pandu, menentukan kebijakan besar pemerintah. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin perlu didapuk sebagai pimpinan di lapangan.
“Komando lapangannya Pak Budi Gunadi Sadikin, panglimanya Presiden Jokowi. Kita kan memilih Presiden Jokowi supaya memimpin republik ini,” ucap Pandu.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Juri Bicara Presiden Fadjroel Rachman soal usulan pembubaran KPC-PEN. Namun, keduanya tak memberi tanggapan hingga berita ini tayang.
KPC-PEN pada 20 Juli 2020. Lembaga ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. KPC-PEN ditugaskan mengoordinasikan penanganan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Sejak didirikan, KPC-PEN mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang digelar sejak awal tahun.
Posisi KPC-PEN mulai jadi sorotan publik usai Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menangani lonjakan kasus Covid-19 di Jawa-Bali. KPC-PEN hanya ditugaskan menangani pandemi di provinsi di luar Jawa-Bali.
Berkaca pada perkembangan saat ini, epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman berpendapat PPKM Darurat harus diperpanjang hingga akhir bulan Agustus.
Dicky menyampaikan perpanjangan perlu dilakukan agar penularan bisa terkendali. Selain itu, kelanjutan PPKM Darurat diperlukan untuk mengurangi beban rumah sakit yang terjadi saat ini.
“Apakah perlu diperpanjang? Sangat. Kalau tidak ada, ya kita betul-betul loose, betul-betul membiarkan virus ini menyebar tanpa terkendali,” kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/7). “Menurut saya, setidaknya ini perlu sampai akhir Agustus.”
Dicky mengapresiasi rencana pemerintah yang hendak menerapkan PPKM Darurat hingga enam minggu. Meski tak sesuai hitung-hitungannya, Dicky menilai rencana itu tetap bisa menekan laju penularan Covid-19.
Dia menyarankan pemerintah bekerja ekstra keras jika hanya menerapkan PPKM Darurat selama enam pekan.Dicky menyebut pemerintah perlu melipatgandakan upaya tes, telusur, dan perawatan (3T).
Pemerintah pun diminta membenahi berbagai kekurangan yang diketahui dalam sepekan PPKM Darurat. Ia menyoroti ketidaksiapan petugas di lapangan dalam menerapkan aturan.
“Testing ditingkatkan, kemudian pembatasan betul-betul diterapkan sesuai yang sudah ada di rencana itu, tinggal diperkuat di setiap level. Kalau bicara WFH 100 persen, jangan banyak kecualinya,” ucap Dicky.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan rencana pemerintah menerapkan PPKM Darurat selama enam minggu. Ia mengungkap hal itu saat membahas hambatan pemulihan ekonomi bersama DPR RI.
“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” ungkap Sri Mulyani dalam bahan paparan saat rapat bersama Badan Anggaran DPR secara virtual, Senin (12/7).
SUMBER : CNNINDONESIA.COM
