UNESCO minta pemerintah Indonesia menghentikan semua proyek sekitar Taman Nasional Komodo
Komite Warisan Dunia (UNESCO) meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua proyek pembangunan infrastruktur pada kawasan Taman Nasional Komodo.
Permintaan dari UNESCO tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia nomor WHC/21/44.COM/7B yang terbit setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021.
Penerbitan dokumen ini pun menjadi perhatian warganet yang mengikuti pembangunan proyek pariwisata Taman Nasional Komodo. Pasalnya banyak pihak yang mengkhawatirkan pembangunan berskala masif ini akan mengancam ekosistem dan konservasi satwa langka komodo.
Perlu diketahui, pemerintah lagi mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Salah satunya yang mengalami perubahan signifikan adalah Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Pulau itu akan mereka sulap jadi destinasi pariwisata premium dengan konsep geopark.
Pemberhentian proyek Jurrasic Park, Taman Nasional Komodo
UNESCO mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua proyek pembangunan wisata di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Komodo. Apalagi proyek ini berpotensi berdampak pada Nilai Universal Luar Biasa (OUV) kawasan tersebut.
Penghentian ini berlaku hingga pemerintah Indonesia memberikan revisi Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kemudian revisi ini akan ditinjau oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN).
Berdasarkan informasi yang UNESCO dapatkan dari pihak ketiga, proyek pariwisata ini mengindikasikan akan menargetkan 500.000 pengunjung setiap tahun.
Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dari jumlah pengunjung kawasan tersebut sebelum Covid-19 melanda.
UNESCO pun kian mempertanyakan visi pemerintah Indonesia yang sebelumnya menyatakan model pariwisata ini menggunakan pendekatan berkelanjutan dan bukan pariwisata massal.
Tanggapan Kemenko Marves
Menanggapi hal tersebut, Jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi mengatakan bahwa permintaan ini berdasarkan laporan dari pihak ketiga.
Menurut Jodi, pemerintah akan tetap fokus untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, ia mengatakan kalau pemerintah terbuka pada pihak manapun yang ingin memberikan sumbangsih terhadap proyek ini.
“Semua pihak kami sambut baik untuk terlibat konkret dalam upaya ini,” kata Jodi.
SUMBER : USSFEED.COM
