Pernyataan menteri-menteri di kabinet soal Corona, mudik Lebaran, dan sekolah tatap muka, tidak kompak. Yang satu bilang begini, yang lain bilang begitu. Kondisi ini membuat banyak kalangan bingung.
Soal mudik Lebaran, sejak pekan lalu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi sudah memberikan izin. Namun, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, belum ada keputusan. Menurutnya, keputusan final soal mudik Lebaran akan ditetapkan sebelum bulan Puasa.
Kemudian, soal sekolah tatap muka, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyebut, akan diselenggarakan mulai Juli. Namun, Muhadjir hanya mengizinkan di daerah zona hijau dan kuning. Jadi, tidak semua daerah.
Soal mudik Lebaran, bukan hanya Muhadjir yang tak setuju. Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo merasa keputusan itu belum final.
Kapan finalnya? Doni meminta masyarakat bersabar. Menurutnya, dalam waktu dekat ini, pemerintah akan menggelar rapat soal ini.
“Kita harus sabar. Dalam waktu yang tidak lama, Bapak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) selaku Ketua Komite (Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional/KPCPEN) akan memimpin rapat, sehingga keputusan itu bisa menjadi dasar kita semua,” kata dia, dalam konferensi pers virtual, kemarin.
Jenderal TNI bintang tiga itu lalu mengingatkan tentang lonjakan kasus Covid-19 setiap libur panjang, termasuk dalam kegiatan mudik. Hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk kebijakan mudik Lebaran 2021.
Perbedaan sikap para menteri ini membuat Anggota Komisi V DPR, Syarief Abdullah Alkadrie heran. Dia pun meminta kepada para menteri, sebelum bicara di depan publik, harus rembuk dulu dengan Satgas Covid-19. Termasuk masalah mudik Lebaran.
“Saya kira semuanya harus terkoordinasi, terutama berkaitan dengan Covid-19,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia paham, masalah mudik memang tugas Budi Karya. Kementerian Perhubungan yang punya wewenang regulasi angkutan. Namun, karena saat ini masih dalam masa pandemi, keputusan tetap harus dikoordinasikan dengan pihak lain dulu.
“Saya kira, harus diputuskan secara bersama. Karena berkaitan dengan Covid,” kata politisi Partai NasDem ini.
Ahli Kesehatan Masyarakat sekaligus epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menganggap, kebijakan tidak ada larangan mudik Lebaran 2021 keliru. Sebab, penambahan kasus Corona masih tinggi. Dia pun menyesalkan, pernyataan itu terlontar dalam situasi yang dianggapnya masih darurat.
“Kita harus mengendalikan pergerakan, jangan malah memperbolehkan mudik. Itu nggak bener,” kata Windhu.
Windhu khawatir, pernyataan yang disampaikan Budi Karya disalahartikan masyarakat. “Meskipun kata-katanya bukan anjuran ya, tetapi pernyataan itu seolah-olah bisa ditangkap oleh masyarakat ‘kita ini bisa bergerak, bebas’. Padahal, kondisi masih seperti ini,” katanya lagi.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai, perbedaan pendapat di kalangan menteri ini menunjukkan manajemen komunikasi yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini akan berdampak pada kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Harusnya perbedaan pendapat tidak boleh terjadi di depan publik. Perbedaan pendapat cukup saat rapat internal,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurutnya, perbedaan pendapat itu akan membuat masyarakat bingung. Karena itu, dia berharap, ke depan tak ada lagi menteri yang terlihat berbeda pendapat di depan publik.
SUMBER : RM.ID
