ajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus korupsi pengadaan lahan oleh BUMD Sarana Jaya untuk program Rumah DP 0 Rupiah.
Pernyataan tersebut dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Menurutnya, semua pihak harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
“Semua warga negara siap (dipanggil KPPK), tapi kan harus ada aturannya. Tentu KPK sangat profesional,” katanya di Jakarta, Rabu (17/3/2021).
Lebih lanjut, Riza mengatakan, kinerja KPK dalam memeriksa, menyelidiki, dan menyidik kasus korupsi tentu sangat profesional.
Dia juga meyakini bahwa KPK pasti sudah paham siapa yang paling kredibel untuk dimintai keterangan soal kasus korupsi pengadaan lahan BUMD DKI Sarana Jaya tersebut, sehingga tidak asal memanggil para saksi.
“KPK lembaga yang kita hormati, yang mempunyai kredibilitas, tidak sembarangan panggil, periksa, dan kami hormati apa yang menjadi keputusan kebijakan. Kami yakin KPK akan profesional,” ujar Riza.
Adapun sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur, untuk proyek rumah dengan DP 0 persen. Dirut Perumda Sarana Jaya Yorri C Pinontoan pun kini tengah berurusan dengan komisi antirasuah.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah dirinya terlibat kasus dugaan korupsi pembelian tanah untuk pembangunan rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur pada 2019 lalu.
Politisi PDI Perjuangan ini merasa difitnah dan terkejut karena namanya disebut dalam pemberitaan media.
Meski saat itu dia menjabat sebagai Ketua Banggar, namun Prasetyo mengaku bahwa pengesahan anggaran bukan mutlak oleh dirinya melainkan telah melalui suara forum.
“Jadi perencanaan pertamanya dari Gubernur dan diarahkan ke saya. Kebetulan saya sebagai Ketua Banggar untuk pengesahan apakah disetujui atau tidak,” kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta pada Senin (15/3/2021).
Menurut dia, pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus ini adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebagai Kepala Daerah di DKI Jakarta, Anies dianggap mengetahui adanya pembelian lahan yang dilakukan oleh anak buahnya.
“Saya katakan saat rapat dengan Sarana Jaya, masak Wagub tidak bisa menjawab dan tidak mengerti masalah program DP 0 Rupiah. Kalau kami cuma mengesahkan, jadi apa yang mereka minta kami serahkan kepada mereka lagi,” jelasnya.
SUMBER : KOMPAS.TV
