Jakarta, SBSINews – Salah satu tuntutan serius buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dalam memperingati Hari Buruh International atau lebih dikenal dengan MAy Day ditahun 2018 adalah supaya Presiden Republik Indonesia mencopot Hanif Dhakiri dari jabatannya selaku Menteri Ketenagakerjaan.
Alasannya adalah karena kehadiran Hanif Dhakiri sebagai Menakertrans hanya menjadi beban kerja Presiden Joko Widodo. Menurut para buruh Hanif tidak paham serta tak mengerti kinerja Ketenagakerjaan di Indonesia.
“Satu hal yang harus dipahami bersama adalah, semakin lemah serikat buruh di negara ini, maka semakin gawat hubungan industrial dan pasti ekonomi semakin melemah,” kata Ketua Umum SBSI, Prof. Muchtar Pakpahan di Jakarta.
Sebagai contoh Muchtar Pakpahan mengungkapkan bahwa Hanif Dhakiri ketika baru dilantik menjadi menteri pada November 2014 melakukan sidak hingga memanjat pagar rumah penampungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
“Seharusnya, kalau dia (Hanif) mengerti ketenagakerjaan tidak perlu memanjat pagar PJTKI. Tinggal dipanggil saja pengawasnya. Ini karena dia tidak mengerti dan terpengaruh presiden yang terkenal blusukan. Jadi dia ikut-ikut panjat pagar,” kata Muchtar.
BACA JUGA: http://sbsinews.id/prof-muchtar-jurang-ketidakadilan-sosial-di-indonesia-semakin-menganga/
Lebih lanjut, pria yang dikenal sebagai pembela kaum miskin dan buruh sejak tahun 1978 itu memiliki catatan sebelum penting terhadap kinerja Hanif Dhakiri sejak menjabat Menakertrans.
“Awal dia (Hanif) menjabat Menteri Ketenagakerjaan anggota buruh yang berserikat mencapai 4,3 juta. Adapun jumlah serikat buruh di perusahaan berjumlah mencapai 14 ribu. Diawal tahun 2018 Hanif mengumumkan jumlah buruh berserikat tinggal 2,7 juta dan serikat buruh perusahaan tinggal 700, tinggal separuh, kalau tetap dia menteri maka akan memperuncing hubungan perindustrial,” ujar Muchtar.(syaiful)