JOGJAKARTA SBSINews – Pengurus (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ((K)SBSI) Yogyakarta meluapkan rasa jengkelnya pada saat audiensi dengan Komisi D DPRD Sleman, di ruang sidang kantor DPRD Sleman di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman pada Selasa (01/09).
Rombongan serikat buruh yang berjumlah lima orang tersebut, merasa diabaikan oleh Wakil Rakyat di Sleman. Pasalnya, pengajuan audiensi terkait nasib buruh di Sleman yang dilayangkan dua kali tidak mendapatkan respon terkesan menghindar seakan lari dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
“Dua kali kita ajukan audensi, pertama tanpa respon, yang kedua malah yang datang hanya satu orang dan itu pun sekretaris komisi,” ungkap Korwil (K)SBSI Yogyakarta, Dani Eko Wiyono yang didampingi Wahyu Setiawan Ketua DPC (K)SBSI Sleman.
Dalam audiensi yang berjalan singkat tidak lebih dari 10 menit tersebut, sambil marah-marah Dani gebrak meja karena kesal, para wakil rakyat tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat bahkan terkesan menghindar.
“Kami ini sebagai rakyat dan membawa aspirasi rakyat terutama buruh yang terdampak, mau ketemu (wakil rakyat) susahnya minta ampun. Jangan-jangan mereka memang hanya minta dipilih saja, lalu tidak mau kerja, ini maunya apa,” jelasnya.
Dani bahkan tak segan menuding anggota dewan saat ini lebih sibuk mengurusi kepentingan internal partai. Pasalnya momentum pandemi covid-19 juga berbarengan dengan beberapa agenda politik yaitu Pilkada di Kabupaten Sleman.
“Anggota dewan itu kerjaannya hanya ngurusin partainya saja. Mana janji mereka yang dulu katanya siap memperjuangkan nasib rakyat. Hancurlah negara ini kalau pikirannya selalu ngurusin yang cuma ada duit dan duit,” tandasnya kepada perwakilan anggota dewan yang hadir.
Sementara itu, Ketua DPC (K)SBSI Sleman, Wahyu Setiawan juga menyayangkan sikap anggota dewan Komisi D DPRD Sleman. Beberapa hari sebelumnya (K)SBSI mendapatkan konfirmasi bahwa permohonan audiensi dikabulkan dan dapat bertemu dengan Ketua Komisi D dan Anggota.
“Beberapa hari sebelumnya ada konfirmasinya bahwa Ketua Komisi D bisa hadir. Pas kita sudah sampai disini, yang datang hanya sekretarisnya. Itu pun datangnya terlambat,” imbuhnya.
Jumlah buruh terdampak covid – 19 di Sleman, dijelaskan Wahyu sudah mencapai ribuan yang pada akhirnya menganggur. Jumlah tersebut akan terus bertambah sebagian besar masih bermasalah PHK sepihak dan dirumahkan tanpa adanya kejelasan.
“(K)SBSI hingga saat ini masih terus menerima aduan. Ada banyak karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan, tapi perusahaan itu malah buka lowongan baru. Perusahaan yang bermasalah seperti ini harus segera di beri sangsi hukum. Saat kita mau mengadu kepada bapak kita (wakil rakyat), mereka malah pergi tidak jelas kemana, menghilang bak ditelan bumi,” terangnya.
Sementara, Sekretaris Komisi D, Zuhdan tidak bisa memberikan keterangan apapun terkait absennya sejumlah anggota yang seharusnya mengikuti audiensi.
“Saya tidak tahu harus memohon maaf seperti apa kepada rekan-rekan dari (K)SBSI,” imbuh Zuhdan.
Zuhdan pun mencoba menginformasikan bahwa sejauh ini Komisi D sudah bergerak dan punya kepedulian terhadap pandemi Covid-19 yaitu salah satunya dengan pengadaan APD.
“Sejauh ini dari Komisi D sudah mengadakan APD untuk teman -teman terdampak. Dan beberapa waktu lalu kami sudah ketemu dengan Dinas Tenaga kerja dan Dinsos terkait pendataan pekerja terdampak, tapi kami menemukan adanya miss komunikasi di kedua instansi tersebut,” tutupnya. (Biro Jogja Ahmad Dalban/M. Ridwan)
