JAKARTA, SBSINews – Kongres SBSI ke-6 tanggal 4-8 April 2018 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur sudah terlampaui dengan segala dinamikanya. Tidak hanya gegap gempita karena hadirnya petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diwakili Ibu Puan Maharani sekaligus mewakili pemerintah membuka acara dan kehadiran Ir Hasto Kristianto, MM sekretaris jenderal PDIP yang menutup acara
Namun dinamika demokrasi pemilihan pengurus pusat yang sangat luar biasa. Para Kandidat dan tim tentu mengkonsolidasikan dirinya agar mendapatkan dukungan suara dari peserta kongres.
Dinamika yang tak kalah menarik perhatian adalah Pembahasan Materi-materi Kongres pada komisi-komisi antara lain komisi khusus yang membahas persoalan-persoalan yang rumit. Karena Dinamika di daerah terutama membahas kasus-kasus miss komunikasi antara DPC SBSI-KORWIL dan DPP SBSI.
Kasus-kasus Pemutusan Hubungan Kerja(PHK), pencatatan yang dipersulit dan union busting juga dibahas dalam komisi khusus ini hingga seluruh hasil pembahasan dibawa ke sidang pleno. Demikian pula pembahasan.
Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) SBSI cukup berjalan alot namun tetap dalam koridor demokratisasi. Pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga juga tak kalah seru.
Untuk SBSI KUAT, Kongres SBSI ke 6 memang harus dimaksimalkan Dinamika dan hasilnya. Sejumlah keputusan besar seperti simbiose mutualisme dengan PDI Perjuangan telah diputuskan di Momentum.
Kongres justru menjadi catatan besar sekaligus tanggung jawab yang tidak ringan mengigat Pilkada 2018 sudah didepan mata dan pemilu serentak legislatif dan Presiden 2019 tinggal satu tahun lagi. Menjawab tantangan simbiose mutualisme ini pastilah tidak ringan dan wajib bekerja keras.
Bisakah SBSI mampu mewujudkan bukti konkrit simbiose mutualisme itu dalam bentuk mendongkrak perolehan suara Calon Gubernur dan wakil gubernur pada pilkada serentak di 17 Propinsi pada tahun 2018 ini. Perekrutan anggota secara massive adalah keniscayaan dan harus bertarget.
Target ideal adalah setiap DPC SBSI harus bekerja keras memiliki anggota sebanyak-banyak. Jika satu DPC SBSI memiliki 2000 anggota pemilik NIK Anggota maka untuk Pilkada di Nusa Tenggara Barat dengan 8 Kabupaten/kota dapat menyumbang suara sebesar 16.000 Suara.
Artinya untuk NTB saja SBSI wajib mampu menyumbangkan suara untuk kandidat yg diusung PDIP atau gabungan PDIP dan parpol lainnya pada pilkada NTB sebesar 16.000 suara. Demikian juga di Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain.
Tantangan tersulit tentu pada tahun 2019 dimana Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilakukan serentak. Tentu SBSI sangat perlu bekerja keras lagi untuk membantu kemenangan Calon Legislatif dan Calon Presiden Wakil Presiden yang diusung PDIP, atau gabungan PDIP dengan partai lainnya.
Bisakah SBSI mensupport suara sebanyak mungkin untuk memenangkan simbiose mutualisme dengan PDI Perjuangan. Berapakah kemampuan yang bisa digunakan untuk mendapatkan dukungan dari buruh-buruh Industri. Jika melihat ada diatas 100.000.000 buruh di tanah air rasanya sangat mungkin. Hanya saja berapa besar kita mampu merekrut mereka untuk bergabung bersama SBSI demi mendongkrak perolehan Suara. Kerja-kerja simbiose mutualisme ini tentu tidak ringan.
Kembali semua kegelisahan diatas kita tanyakan kepada diri kita semua mengingat Konstribusi PDIP dalam Kongres SBSI ke-6 sangat jelas. PDIP justru sudah menunjukkan konstribusi. Simbiose mutualisme dengan memberikan bantuan pada Kongres. Lalu bagaimana wujud simbiose mutualisme yang bisa diberikan SBSI pada moment-moment demokrasi 2018 dan 2019. Rasanya kita perlu mengikat pinggang lebih erat dan mulai bekerja keras. (Andi Naja FP Paraga)