Oleh: Andi Naja FP Pataga
Pengantar
Tidak ada yang bisa diharapkan terhadap siapapun yang memiliki kebiasaan menunda-nunda pekerjaan karena kebiasaan seperti itu menghambat kegiatan organisasi yang terencana dan terprogram. Kebiasaan menunda pekerjaan akan berdampak kepada bergesernya pekerjaan lain yang pada akhirnya tidak ada satupun program yang dapat dijalankan dengan maksimal.
Program berbasis data
Organisasi yang berhasil didalam mewujudkan program-programnya ketika perencanaan program itu berdasarkan data yang dimiliki. Inilah yang dimaksud program berbasis data. Program Pendidikan dan Pelatihan tak mungkin bisa dihadirkan tanpa data siapa yang harus didiklat, berapa jumlahnya, metode apa yang harus digunakan dan seberapa besar pencapaian target pendalaman materi yang dapat dipenuhi. Hal ini hanya mungkin terjadi jika Program sudah berbasis data.
Ketiadaan Data memperlemah Tripartit
Ketika ingin memperkuat Hubungan Tripartit antara (K)SBSI dengan Pengusaha dan Pemerintah tentu tidak hanya mengandalkan Legalitas Organisasi, namun yang paling utama adanya data yang kuat dan sah yang dimiliki dan bisa ditunjukkan. Setiap PK memiliki data keanggotaan, data kegiatan bulanan, data slip gaji, data absensi sehingga pihak Pengusaha dan Pemerintah dapat memberi pandangan dan bersedia memenuhi tuntutan PK SBSI ketika ada tuntutan baru seperti Perbaikan Perjanjian Kerja Bersama dan lain-lain.
Ketiadaan Data hanya memposisikan diri pada posisi lemah. Berargumentasi menggunakan asumsi bukan dengan data yang ada ditangan. Ketiadaan data sangat mempengaruhi posisi tawar PK SBSI di tingkat perusahaan dan di tingkat pemerintah khususnya pada Dinas Ketenagakerjaan. Ketiadaan data membuat (K)SBSI tidak diikutsertakan didalam pembicaraan-pembicaraan tentang nasib buruh/pekerja ditingkat rapat-rapat Tripartit daerah propinsi/kota dan kabupaten. Inilah hal yang sangat perlu menjadi kekhawatiran bersama.
Kekurangan Data mempengaruhi Wibawa (K)SBSI
Kebesaran (K)SBSI dimasa lalu karena memiliki 1,7 juta anggota di Seluruh Indonesia terdata dengan rinci dan lengkap. Data tersebut mempengaruhi wibawa (K)SBSI sehingga semua pihak memandang perlu untuk mengenal dan menjalin kerjasama. pemerintah, swasta hingga lembaga internasional sangat memperhitungkan (K)SBSI.
Pemerintah Orde Baru sangat memperhitungkan organisasi buruh ini. Demo-demo (K)SBSI sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah. (K)SBSI diajak bicara oleh IMF (Internasional Moneter Fondition) dan diperhitungkan oleh ILO (Internasional Labour Organization) sebuah Lembaga Perburuhan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Penutup
Dua minggu waktu mengumpulkan data Pencatatan Pengurus Komisariat (PK) belum menghasilkan 10 % data yang masuk. Respon DPC dan Korwil (K)SBSI sangat rendah. Hal ini cukup memprihatinkan. Untuk itu perlu diingatkan kembali betapa data pencatatan PK-PK sangat dibutuhkan DPP (K)SBSI secepatnya tanpa ada lagi penundaan pengiriman data. (020720)
