YOGYAKARTA SBSINews – Pada Selasa (05/05) Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY mendatangi kantor DPRD DIY untuk audensi berkaitan dengan nasib buruh dan pekerja yang ter PHK maupun yang dirumahkan.
FKBB adalah wadah bersama yang terdiri dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ((K) SBSI), KSPSI, FSPM dan SERBUK.
Kedatangan FKBB di terima dengan baik oleh Wakil Ketua DPRD DIY di ruang rapat lantai 2 dua Gedung DPRD DIY.
Ketua (K)SBSI DIY Dani Eko Wiyono mengatakan bahwa dampak Covid-19 terhadap kehidupan buruh sangat terasa bagai terkena hantaman yang dasyat.
“Buruh yang terdampak banyak sekali, harapannya nggak diarahkan untuk mengikuti program prakerja, dari sektor perhotelan segala macam cara dibuat untuk diarahksn ke program kartu prakerja, ” ucapnya.
Dani juga meminta agar perusahaan tidak terus menerus menggunakan alasan merugi untuk tidak membayarkan hak-hak buruh khususnya di DIY.
Ia menilai, statement rugi dari perusahaan tidak berdasar karena tidak bisa menunjukkan bukti audit pembukuan bahwa mereka merugi.
“Kita dikasih kata-kata palsu. Harapannya dari Disnaker bisa mengonsep kerugian itu terjadi. Kalau terjadi kerugian, ya silahkan saja,” bebernya.
Ketua KSPSI Waljid dalam audensi juga mengatakan bahwa saat ini setidaknya ada 150.000 pekerja telah di PHK ataupun dirumahkan.
Disisi lain Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana juga menyampaikan kalau sebenarnya pemerintah sendiri tidak siap untuk menghadapi pandemi covid – 19 yang berlarut- larut, mudah- mudahan saja pandemi ini segera berakhir.
Dani meminta agar Pemda DIY selain memberikan bantuan juga melakukan monitoring terhadap perusahaan yang tetap beroperasi hingga saat ini. Ia juga meminta agar perusahaan tetap membayarkan THR karyawan selama pandemi.
“Kami minta agar ada monitoring ke perusahaan yang sampai hari ini masih beroperasi untuk memastikan THR tetap diberikan selama pandemi,” tegasnya. (Ahmad Dalban/DIY)
