SBSINews – Beberapa hari ini, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan pemberitaan tentang Instagram Puspen TNI yang berhasil memenangkan TNI merekrut Calon Taruna berketurunan Prancis dalam sidang Pantukhir Catar 2019 yang diselenggarakan di Magelang pada Jumat (2/8/19).
Beberapa hari kemudian, baru diketahui bahwa katarak berketurunan Prancis bernama Enzo, terbukti disetujui oleh organisasi terlarang HTI (Hizbul Tahir Indonesia).
Pantukhir adalah Proses Penentuan yang terakhir yang diketuai oleh Panglima TNI, dalam pengaturan yang diterima menjadi calon taruna. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat vital, pada tahap ini adalah pemeriksaan akhir dan tidak boleh ada yang salah. Untuk itu aktif tertutup.
Menurut Mayjen TNI (Purn) Ari Suyono, mantan Aspers Kasad dari kegiatan Pantukhir adalah kegiatan yang tertutup bukan malah sengaja diekspose secara sensasional, digunakan sebagai pencacah wacana Panglima TNI.
“Dalam hal ini Panglima TNI telah menyimpang dari kode etik dalam proses rekrutmen prajurit TNI, ‘tuturnya seperti dilansir dalam siaran pers yang diterima, kemarin.
Pantukhir adalah Proses Penentuan yang terakhir yang diketuai oleh Panglima TNI, dalam pengaturan yang diterima menjadi calon taruna. Oleh karena itu, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting, semua hasil seleksi diverikasi seluruh hasil pada tahap ini adalah pemeriksaan akhir dan tidak boleh ada yang salah. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak dibenarkan untuk diekspose.
Ari Suyono, yang cukup lama berdinas di Staf Personalia TNI menambahkan Panglima TNI meminta patuh dengan ketentuan itu. Polemik yang terjadi semua ini terkait dengan ekspose yang lebih baik sengaja dikeluarkan oleh Panglima TNI melalui Instagram Puspen TNI ditambah lagi Panglima TNI sebagai pimpinan sidang Pantukhir tidak cermat memahami MI (ide mental) calon taruna.
“Pantukhir adalah langkah terakhir yang tidak mungkin ada yang salah. Seperti sekarang, karena sudah terlanjur terekspose, bilamana memang terbukti, maka menjadi psikologis sulit. Namun apa pun yang terjadi, Panglima TNI harus bertanggung jawab dan berani meminta pertanggungannya sekaligus membatalkan keputusan yang telah dibuat sebagai jawaban dari penyimpangan yang terjadi. ”
Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD Menteri Pertahanan tahun 2000-2001, persetujuan Panglima TNI kecolongan.
Menurut Mahfud, lembaga yang dikenal ketat itu, ya dikenal ketat, tahu, rekam jejak, Enzim, siapa, kegiatannya apa, ternyata ini lolos, sampai mendapat penghargaan khusus oleh Panglima, di wawancara wawancara khusus dengan Panglima TNI. Namun tak lama setelah nama Enzo virus (Puspen TNI), lanjut Mahfud, muncul informasi di media sosial yang mengaitkan Enzo sebagai calon prajurit taruna TNI memantik reaksi keras dari masyarakat.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) meminta izin anggota TNI. Alasan Mahfud persetujuan Enzo sejak awal tak perlu prasyarat untuk menjadi bagian dari TNI.
“Jika menurut saya, tidak memenuhi persyaratan dari awal, tentukan prasyarat jika memang gerakannya seperti itu. Tapi TNI terserah mau mau diapain, ”katanya.
Senada dengan Mahfud, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha meminta Panglima TNI jangan hanya bisa memviralkan tetapi perlu melakukan investigasi yang lengkap. Dalam hal ini, jika memang terbukti, Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI dan sebagai Pimpinan sidang Pantukhir harus berjuang menganulir keputusan yang dibuatnya.
Kecolongan
Mayjen TNI (Purn) Ari Suyono menambahkan, “Saya memberi contoh lagi, menggunakan bahasa Prancis yang dilakukan dalam dialog Panglima TNI dengan catar Enzo merupakan bahasa baku dalam wawancara pada proses Pantukhir. Faktor yang relevan dalam menentukan seseorang dinyatakan dapat diterima sebagai katarak. Tidak perlu persyaratan tentang kemampuan menyetujui Prancis. Jadi ya engggak usah mengada-ada. ”
Menurut Ari Suyono, proses wawancara yang dilakukan langsung oleh Panglima TNI merupakan konfirmasi. Penggunaan bahasa Prancis dalam wawancara ini akan menghasilkan penilaian pribadi tentang catar ini yang memiliki kemampuan Prancis yang tinggi dan layak diterima sebagai Catar. Sedangkan kemampuan yang diperoleh Prancis bukan merupakan faktor yang relevan. Ditambah lagi yang mewancarai adalah Pimpinan Tertinggi di Pantukhir. Efek psikologisnya, semua anggota Pantukhir sebagai anggota Pantukhir tidak akan berani mengatakan bahwa Enzo tidak layak untuk menjadi catar. Di sinilah akan bias dan ini tidak boleh terjadi dalam kegiatan Pantukhir Catar.
Ari Suyono menyetujui kegiatan Pantukhir adalah Kegiatan Penilaian dan Penentuan seseorang menerima menjadi Catar. “Ini menentukan masa depan bangsa, masa depan TNI. Jadi jangan main-main, jangan buat media pencitraan, jangan buat forum dagelan, ini harus dipahami Panglima TNI,” katanya.
“Kalau Panglima TNI akan mengeluarkan aplikasi dalam Bahasa Prancis, forumnya bukan di forum Pantukhir, ini jelas salah tempat, dan menyalahi ketentuan. Karena itu mengagungkan Panglima, TNI sangat tidak beres dan sangat tidak fokus dalam tugas, begitulah, inilah yang disebut” Kecolongan ”
Untuk itu, Panglima TNI harus bertanggung jawab penuh terhadap penyimpangan atas Pelaksanaan Pantukhir ini. Panglima TNI menjadi contoh yang baik untuk semua prajurit termasuk anggota Panitia Pantukhir untuk patuh dan taat untuk aturan yang ada, bukan malah memberikan contoh yang tidak benar. (Sumber: jpnn.com)
