SBSINews – Kepolisian RI akan mengerahkan 32.000 personel untuk pengamanan hasil pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), 22 Mei mendatang. Pengamanan yang dilakukan dengan cincin empat ini sebagai antisipasi tindakan terorisme.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan pengamanan akan dilakukan sebelum hari pengumuman dilakukan. Sementara pada hari-H, 22 Mei nanti, fokus utama pengamanan di KPU karena menjadi tempat atau pusat pengumuman dilakukan.
“Aparat kepolisian bersama TNI sedang menyiapkan kurang lebih 32 ribu personel dalam rangka untuk melakukan pengamanan sebelum pelaksanaan tanggal 22 Mei. Pertukaran tanggal 20 (Mei) sudah siap semua, fokus dan sasaran pengamanan KPU-Bawaslu, dan obyek-obyek vital nasional lainnya,” WIB di Mabes Polri, Senin (13/5).
Selanjutnya, Dedi mengatakan pengamanan akan dilakukan dengan empat cincin. Hal tersebut berdasarkan SOP.
Cincin satu adalah kantor KPU karena akan digunakan untuk menghasilkan hasil penghitungan suara secara terbuka. Selain itu juga akan diliput oleh seluruh media.
“Cincin satu harus jelas , pengamanan harus ketat agar tidak memulai proses penyampaian yang akan disampaikan oleh KPU,” tuturnya.
Untuk ring dua, akan dilakukan di sekitar gedung. Semua orang yang masuk ke KPU akan melewati pintu pengaman . Diperiksa juga akan dilakukan dengan detektor logam .
Untuk cincin tiga akan dilakukan di halaman KPU. Seluruh kendaraan. Sementara ring empat dilakukan di seluruh jalan.
Alasan pengamanan ketat itu, Dedi menjelaskan ada indikasi terorisme. Maka pihak tersebut harus berpartisipasi hal tersebut.
Indikasi serangan teror itu, kata Dedi, dapat terjadi sebelum tanggal 22 Mei atau di hari pembicaraan.
“Karena sudah ada indikasi, beberapa minggu lalu kita sudah melakukan JAD Lampung dan Bekasi, dan memeriksa terhadap dua kelompok ini mereka akan melakukan serangan saat massa kumpul di KPU tanggal 22 (Mei). Ini perlu kita antisipasi secara maksimal,” tuturnya.
Selain pengamanan di lapangan, Dedi mengatakan pihaknya melakukan pengamanan di media sosial dan internet untuk antisipasi menyebarnya hoaks. Pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
“Dalam rangka untuk memitigasi terhadap seluruh akun-akun yang mendukung konten berita hoaks atau konten berisi provokasi,” ucapnya. (Sumber: CNN Indonesia)
