SBSINews – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merespons pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Tepatnya, pernyataan terkait invasi kapal ikan asing China yang didukung oleh China Coast Guard (CCG) di perairan Natuna, Indonesia.
Luhut meminta persoalan tersebut tak perlu dibesar-besarkan karena khawatir mengganggu hubungan dengan China, terutama menyoal investasi. Menurut Susi, Luhut harus bisa membedakan antara persahabatan negara, investor, dan pencuri.
Susi menyampaikan pandangannya saat membalas Tweet kumparan. Ia memberikan izin sebagai bahan pemberitaan.”Kita jaga persahabatan antar bangsa. Kita undang investor untuk investasi. Kita jaga investor. Dan kita akan tetap menghukum pencuri sumber daya perikanan kita. Kita bedakan tiga hal itu dengan baik dan benar,” kata Susi, Sabtu (4/1).Menurutnya, hubungan baik antarnegara adalah saling menghormati. Termasuk persoalan kedaulatan negara.”Hubungan baik antarnegara adalah karena dalung (saling) menghormati,” tegasnya.
Susi Pudjiastuti : Kalian Mau Investasi atau Mau Nyolong?
Kekesalan Menteri Susi ini disampaikan sebelum menenggelamkan 21 kapal asing di wilayah perairan Kalimantan Barat.
Kita jaga persahabatan antar bangsa. Kita undang investor untuk investasi. Kita jaga investor. Dan kita akan tetap menghukum pencuri sumber daya Perikanan kita. Kita bedakan tiga hal itu dengan baik & benar. Hubungan baik antar negara adalah karena dalung menghormati
Sebelumnya, Menko Luhut meminta semua pihak untuk tidak meributkan masalah pelanggaran kedaulatan oleh China di Natuna. Ia khawatir ribut-ribut mengenai persoalan ini mengganggu hubungan ekonomi dengan China, terutama investasi.
“Ya makanya (supaya enggak ganggu investasi), saya bilang untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga mesti lihat, kita ini harus membenahi diri kita,” kata Luhut usai pertemuan sore bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).Luhut menilai, masuknya kapal-kapal asing dari China ini akibat kurangnya kemampuan Indonesia mengawasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ia menambahkan, Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk menambah kapal-kapal di perairan Natuna.(Kumparan/Cob)