S kuetelah mempelajari Peraturan Pemerintah(PP) sebagai turunan dari Undang Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Ciptakan Kerja ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

*PP No 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA*

(1) TKA bisa bekerja di Indonesia hanya dengan memiliki RPTKA yang disahkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk, yang diajukan secara daring.
(2) TKA bisa masuk tanpa mendapat pengesahan RPTKA, pada jenis kegiatan produksi yang
terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi,
kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

*PP No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*

(1) Konpensasi untuk PKWT yang diberhentikan sebelum berakhirnya masa kontrak lebih
rendah dari UU Ketenagakerjaan, yang mewajibkan ganti rugi sebesar upah selama sisa
kontrak yang belum dijalankan.
(2) Keberadaan Perusahaan Alih Daya tidak ada batasan untuk jenis pekerjaan yang boleh
menggunakan pekerja alih daya.
(3) Istirahat Panjang menggunakan farasa “dapat berikan”, sehingga bukan lagi menjadi
kewajiban. Selain itu, Tidak ada kejelasan, berapa lama istirahat Panjang bisa diberikan.
(4) Adanya pengaturan pesangon hanya 0,5% untuk PHK karena alasan Perusahaan tutup yang
disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun
atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun maka Pekerja/
Buruh, alasan Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure), dan
pesangon 0,75% untuk PHK karena alasan keadaan memaksa (force majeure) yang tidak
mengakibatkan Perusahaan tutup

*PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan*

(1) Adanya upah per jam yang tidak ada batasan, jenis industri apa saja yang boleh
menerapkan. Bisa saja semua industry akan menerapkan system upah per jam.
(2) Ada syarat tertentu untuk menetapkan UMK, yaitu: (a) rata-rata pertumbuhan ekonomi
kabupaten/ kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia
pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi
provinsi; atau (b) Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang
bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang
sama, selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi.
(3) Menegaskan larangan ditetapkannya UMSK

*PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP*

(1) Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rekomposisi dari
iuran program JKK dan JKM, sehingga berpotensi menyebabkan kenaikan iuran BPJS
Ketenagakerjaan jika dana yang ada tidak mencukupi
(2) Manfaat JKP tidak diterima bagi pekerja yang mengundurkan diri, ini jelas tidak adil. Karena
tidak semua alasan mengundurkan diri karena buruh sudah tidak mau bekerja. Manfaat JKP
bagi PKWT hanya diberikan apabila di PHK sebelu, berakhirnya jangka waktu kontrak.
Sangat tidak adil. Bagaimana dengan yang kehilangan pekerjaan karena tidak diperpanjang
kontraknya?
(3) Manfaat yang didapat relative kecil, karena hanya sebesar 45 % (empat puluh lima persen)
dari Upah untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Upah
untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.

Redaksi SBSINEWS
27 Februari 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here