BPJS Buruh 

Target UHC Kepesertaan di 1 Januari 2019?

Oleh: Timboel Siregar

BPJS Kesehatan menyampaikan target Universal Health Coverage (UHC) hingga 1 januari 2019 adalah sebanyak 257,5 juta peserta. Data per 22 Desember 2017, jumlah peserta JKN adalah baru sebanyak 187.715.780 orang. Bila penduduk Indonesia 257.5 juta orang maka ada tersisa hingga saat ini sekitar 69.784.220 rakyat Indonesia yg belum terdaftar di BPJS Kesehatan.

Artinya untuk mencapai UHC Kepesertaan dalam 12 bulan ini (di tahun 2018) maka rata rata dalam satu bulan BPJS Kesehatan harus berhasil merekrut sebanyak 5.815.351 peserta. Saya menilai untuk merekrut 5.815.351 orang dalam satu bulan adalah hal yg sangat sulit. Kondisi sulit ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu

Pertama, citra pelayanan BPJS Kesehatan masih belum menunjukkan perbaikan signifikan, seperti masih banyaknya pasien menanti lama untuk dioperasi, sulit mencari ruang perawatan, pasien disuruh beli obat atau darah merupakan masalah bagi rakyat terutama masyarakat menengah ke atas, untuk ikut program JKN.

Kedua, untuk kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU), dengan kondisi rendahnya penegakkan hukum, regulasi yang menetapkan dasar perhitungan upah yaitu upah minimum sementara banyak pekerja PPU dari sektor mikro dan kecil yang berupah di bawah upah minimum. Instrumen CoB (Manfaat Tambahan) yang belum mampu diterapkan di perusahaan menjadi faktor yang mendukung kepesertaan PPU masih tetap rendah di BPJS Kesehatan.

Total PPU swasta per Februari 2017 sebanyak 41.3 juta dari data BPS. Itu artinya akan sulit tercapai dalam waktu satu tahun ini, dimana hingga saat ini PPU swasta masih sekitar 11 juta peserta.

Ketiga, masih belum selesainya proses sinkronisasi pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) antara PBI Pusat dan PBI Daerah (Jamkesda) menyebabkan masih banyaknya rakyat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Rakyat miskin yang tidak terdaftar di PBI akan mengalami kesulitan menjadi peserta mandiri di BPJS Kesehatan.

Kempat, masih rendahnya proses sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah dan BPJS Kesehatan juga menjadi faktor yang menyebabkan belum tersadarkannya rakyat untuk ikut aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Jadi menurut saya memang sangat sulit untuk mencapai UHC kesepesertaan di Januari 2019 nanti. Saya berharap dengan kendala-kendala tersebut pemerintah dan BPJS Kesehatan mau lebih bekerja keras melakukan sosialisasi serta penegakkan hukum dan juga memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan sehingga rakyat, termasuk Badan usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemda dengan kesadaran penuh mengikuti program JKN.

Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus mampu meyakinkan seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya gotong royong dalam pelaksaan program JKN ini. Walaupun pemerintah dan BPJS kesehatan massif melakukan edukasi, penegakkan hukum, pendataan yang baik, merevisi regulasi sehingga PPU sektor mikro kecil bisa menjadi peserta JKN.

Masih akan ada rakyat Indonesia yg belum bisa ikut program JKN ini di 1 januari 2019 yaitu pekerja migran Indonesia yg bekerja di luar negeri contohnya. Kenapa? ya karena regulasi di UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Permenaker no. 7 tahun 2017 tidak memposisikan pekerja migran sebagai subjek dalam program JKN.

Baca Juga: http://sbsinews.com/timboel-siregar-ungkap-data-guru-belum-ikut-jaminan-sosial/

Related posts

%d bloggers like this: