Buruh 

Tantangan Bagi Dirjen Pengawasan dan K3 Yang Baru

Oleh: Andi Naja. FP. Paraga

Sekretaris Jenderal DPP SBSI

Warga Kampung, Kebon Kopi Desa Puspanegara Kec.Ciuterep Kab.Bogor, Jawa Barat mengeluhkan bahan Kimia dari Pabrik PT. SIMYONG  yang bergerak dibidang pembuatan Jok/ Kalep/ Kulit sentitis yang berada dipemukiman padat penduduk. Setiap beroperasi pabrik ini selalu mengeluarkan bau yang menyengat dari bahan kimia yg digunakannya, akibatnya pernapasan warga sangat terganggu.

 

Pernah beberapa warga melakukan aksi demo dan menuntut perbaikan pembuangan asap kimianya agar tidak berdampak kepada Kesehatan warga dan pihak pabrik berjanji akan memenuhinya. Namun faktanya warga tetap saja menerima bau yang tak sedap sampai saat ini dan terlebih lagi bila hujan turun bau asap kimia sangat pekat tercium.

 

Pabrik ini Milik dari pengusaha Korea dan sebagian besar buruhnya juga dari Korea. Pernah ada Serikat Buruh (SB) di pabrik ini, namun perusahaan mem-PHK seluruh pengurusnya dan dengan demikian bubarlah Serikat Buruh tersebut.

 

Hasil Investigasi lapangan dari Serikat Buruh di Kabupaten Bogor menyimpulkan bahwa pabrik tersebut melakukan banyak pelanggaran, antara lain upah dan sistem kerja menyalahi aturan Undang- Undang Ketenagakerjaan. Ironinya lagi, bagi pekerja berjilbab harus melepaskan jilbabnya karena pemilik perusahaan melarang keras penggunaan Jilbab saat bekerja.

 

Persoalan seperti ini kerap muncul didaerah-daerah Industri dan sebaiknya pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Lingkungan Hidup segera mengambil langkah-langkah yang cepat. Masyarakat setempat bekerjasama dengan Serikat Buruh-Serikat Pekerja mengajak WALHI untuk bersama-sama melaporkannya kepada Pihak yang berwajib.

 

Hal-hal yang bisa dilakukan terhadap persoalan seperti ini adalah :

Pertama, mendorong perusahaan untuk memperbaiki mesin produksi dengan mengurangi polusi udara yg ditimbulkan. Saat ini telah ada alat dan formula kimianya.

 

Kedua, mendorong perusahaannya untuk memperhatikan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL). Mungkin karyawan Indonesia yang memberi arahan kepada Managemen Korea tersebut. Ingat, kadang orang asing Ingin usahanya lancar tetapi tidak tau apa solusi dari permasalahan tersebut.

 

Ketiga, melakukan dialig sosial dengan perusahaan tersebut dan Serikat Buruh harus memiliki upaya mencerdaskan anggotanya di perusahaan tersebut.

 

Keempat, Laporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat dan berikan masukan yang beretika.

 

Namun terlepas dari semua solusi yang diusulkan tersebut diatas, persoalan ini haruslah menjadi pekerjaan rumah dari Dirjen Pengawasan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Infonesia yang baru.

 

Related posts

%d bloggers like this: