Hukum SBSI 

Ini Penyebab Dirjen PHI Jamsos Kemnaker RI Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

Jakarta, SBSINews.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI), Hayani Rumondang resmi dilaporkan Guru Besar Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Muchtar Pakpahan ke Bareskrim Polri, Jumat (12/1/2017). Dirjen PHI Jamsos Kemnaer RI tersebut diduga telah melanggar pasal 421 KUHP terkait dugaan kesewenangan. Dalam surat tanda bukti lapor Nomor: TBL/39/1/2018/Bareskrim dituliskan bahwa Terlapor: Hayani Rumondang dilaporkan dalam perkara “Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang“. Kepada SBSINews.com, Sabtu (13/1/2018) pagi,Prof. Muchtar Pakpahan mengabarkan bahwa berhasil membuat Laporan Polisi (LP) setelah berdebat di Bareskrim…

Read More
Buruh Ekonomi 

Tidak Sesuai UMP, Menker Klaim Akan mempidankan Perusahaan

Jakarta, SBSINews – Sejak 1 Januari 2018, seluruh perusahaan wajib membayarkan gaji pekerjanya dengan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan masing-masing provinsi. Bagi perusahaan yang tidak memberlakukan hal itu akan ada sanksi. Hal itu dikatakan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang dengan tengas menyebut sanksi itu berupa teguran hingga mempidanakan. Sebelumnya, pemerintah pada 2018 resmi menaikkan UMP untuk seluruh provinsi yaitu sebesar 8,71 persen “Kalau membayar tidak sesuai dengan upah minimum ya pidana,” ujar dia di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kendati demikian, pihaknya selaku perpanjangan tangah pemerintah juga…

Read More