BPJS Buruh 

Close Payment

Mendisiplinkan pembayaran iuran BU memang menjadi sebuah kewajiban bagi BPJS. Close Payment apakah efektif atau menjadi problem baru bagi BPJS? Keberadaan peraturan BPJS no. 16 tahun 2016 tentang pembayaran iuran sekaligus satu KK dengan harapan pembayaran iuran PBPU jadi lebih tepat waktu dan terdisplinkan. Tetapi ternyata kehadiran peraturan BPJS No. 16 tersebut justru meningkatkan piutang iuran yang dulu, seharusnya bisa dibayar untuk anaknya dulu, sekarang harus seluruhnya sehingga uang yang seharusnya sudah bisa masuk maka jadi terhalang masuk. Saya khawatir Close Payment malah membuat piutang iuran BU menjadi lebih besar…

Read More
Buruh SBSI 

Segera Dioperasi RSCM, Julianus Akhirnya Dapat Bernafas Lega

Jakarta, SBSINews.com – Ketua Pengurus Komisariat (PK) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT. Viking Engineering, Batam, Julianus Haria akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Hal itu tak terlepas dari kerjasama dan perjuangan untuk mewujudkan keadilan dengan menjunjung rasa solidarias yang dilakukan Dewan Pengurus Pusat (DPP) SBSI. DPP SBSI bersama Timboel Siregar berhasil menfasilitasi Julianus untuk segera mendapatkan haknya sebagai anggota BPJS untuk menjalani operasi di Rumah Sakit Cipto Mangunsubroto (RSCM), Jakarta, Sabtu (20/1/2018). Setelah pada siang hari datang ke Sekretariat DPP SBSI pada Jumat (19/1/2018) berkonsultasi akhirnya ia dengan cepat dihubungi…

Read More
BPJS Buruh 

Target UHC Kepesertaan di 1 Januari 2019?

Oleh: Timboel Siregar BPJS Kesehatan menyampaikan target Universal Health Coverage (UHC) hingga 1 januari 2019 adalah sebanyak 257,5 juta peserta. Data per 22 Desember 2017, jumlah peserta JKN adalah baru sebanyak 187.715.780 orang. Bila penduduk Indonesia 257.5 juta orang maka ada tersisa hingga saat ini sekitar 69.784.220 rakyat Indonesia yg belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Artinya untuk mencapai UHC Kepesertaan dalam 12 bulan ini (di tahun 2018) maka rata rata dalam satu bulan BPJS Kesehatan harus berhasil merekrut sebanyak 5.815.351 peserta. Saya menilai untuk merekrut 5.815.351 orang dalam satu bulan…

Read More
BPJS 

Aturan Jaminan Pensiun dinilai masih diskriminatif

Jakarta, SBSINews – Aturan Jaminan Pensiun dinilai masih diskriminatif. Hal itu terlihat dari masih dibatasinya peserta dan termasuk tidak mencakup pekerjaan informal. Untuk itu aturan yang telah ada perlu segera direvisi. Dilansir dari Harian Rakyat Merdeka, Rabu (27/12) Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengungkapkan bahwa sejak dimulainya sebagai program utama, pengngelolaan jaminan pensiun meningkat dengan peserta mencapai 15,28 juta pekerja dengan dana kelolaan sebesar 21,43 triliun. Kendati demikian, kemajuan itu tidak dibarengi dengan kesejahteraan nasib pekerja informal karena tidak diberikan jaminan pensiun dalam aturan ini. Tak hanya itu, Kehadiran…

Read More
BPJS 

BPJS Ketenagakerjaan Membentuk Tim Terpadu Khusus Penegakan Hukum

Jakarta, SBSINews – Bertekad melindungi tenaga kerja melalui kerjasama Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kejaksaan Tinggi serta Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta telah membentuk tim terpadu khusus penegakan Hukum. Tugas tim ini adalah untuk menindak perusahaan yang belum ikut serta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan juga perusahaan yang menunggak iuran. Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Tony Spontana di Jakarta. “Tim ini dibentuk guna mengawasi pelaksanaan Undang-undang yang mewajibkan perusahaan atau pihak pemberi kerja melindungi tenaga kerjanya,”…

Read More
BPJS 

Puan Maharani: Cost Sharing Akan Kendalikan Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA – Pemerintah mewacanakan melakukan berbagi beban dengan daerah (Cost Sharing) untuk mengendalikan dan mengantisipasi kian melebarnya defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Wacana itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani di Kantornya Jalan Medan Barat no 3, Jakarta Pusat, Senin (6/11). Ia juga menjelaskan bahwa konsep Cost sharing mengadopsi prinsip gotong royong untuk tetap memberikan layanan kepada rakyat. “Salah satu policy yang bisa dilakukan dengan Pemerintah Daerah guna mengatasi permasalahan BPJS kesehatan agar difisitnya tidak berlarut-larut,” katanya. Lebuh lanjut Puan mengungkapkan bahwa pemerintah juga akan mengalokasikan…

Read More
BPJS 

Diskusi FPASN SBSI: Belum Ada Perjanjian Kerja dan Penegakan Hukum Lemah

“Guru honor dan dosen tidak tetap belum memahami mekanisme pekerjaan karena tak memiliki perjanjian kerja secara tertulis,” JAKARTA – Permasalahan hubungan kerja pada status guru honor dan dosen tidak tetap, menjadi topik yang sangat alot dalam bicarakan pada kegiatan bertajuk “Diskusi Publik” yang digelar Federasi Pendidikan Aparatur Sipil Negara (FPASN) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Ruang Multimedia Planetarium, Lantai II, tepatnya di Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017). Diskusi yang digelar sejak pukul 16.00 Wib itu dihadiri Ketua Umum SBSI, Prof. Muchtar…

Read More
BPJS 

Diskusi Publik BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Taman Ismail Marzuki

JAKARTA – Hari ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan menggelar Diskusi Publik di Ruangan Multimedia Planetarium, Lantai dua tepatnya di Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017). Diskusi terbuka bertajuk “Peranan BPJS dalam memberikan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Wilayah DKI Jakarta,” itu akan menghadirkan Prof. Muchtar Pakpahan sebagai pembicara utama “Tak hanya itu saja, juga akan hadir perwakilan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta BPJS…

Read More
Opini 

BPJS Kesehatan Dan Pemerintah Wajib Sosialisasikan Program PBI

  Sungguh mengharukan Peristiwa yang dialami Ibu Iyet Rahmawati yang anaknya ditahan oleh Pihak Rumah Sakit Nurhayati di Kabupaten Garut, Jawa Barat karena tak mampu melunasi biaya Pengobatan.   Apa yang menimpa keluarga miskin ini sesungguhnya disebabkan oleh dua hal : Pertama, pendataan orang miskin di Indonesia masih belum baik dan Akurat.   Kedua,Orang Miskin tidak tau cara mendaftar sebagai peserta program Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau JAMKESDA dimana Iurannya dibayar oleh Pemerintah.   Kelalaian ini tentu kelalaian Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendata orang miskin dan gagal mensosialisasikan Program…

Read More
BPJS Featured 

Timboel Siregar: Kasus Ibu Iyet Rahmawati Bukti Pendataan dan Program PBI Gagal Dimaksimalkan

  SBSINEWS.COM – Menanggapi kasus yang dialami Ibu Iyet Rahmawati yang anaknya ditahan pihak RS Nurhayati di Kabupaten Garut, Jawa Barat, karena tidak mampu melunasi biaya pengobatan, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar angkat bicara.   Ia mengakui, memang belum semua orang miskin di Indonesia terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN atau sebagai peserta Jamkesda yang dibiayai APBD.   Sangat miris memang, ibu dan anak yang tergolong keluarga tak mampu itu bukti nyata bahwa pendataan orang miskin belum maksimal.   “Dua hal kelemahan saat ini adalah pendataan orang…

Read More