Korupsi merajarela, rakyat/buruh menderita. Akibat korupsi pemasukan ke kas negara berkurang, dana APBN berkurang dari yang seharusnya, besaran gaji PNS dan ASN sulit dinaikkan, lanjutannya PNS dan ASN mencari tambahan, suap atau gratifikasi atau korupsi, minimal melakukan korupsi waktu.
Anggaran pembangunan paling sampai ke proyek hanya 60%, akibatnya sering proyek mangkrak atau baru diresmikan sudah ambruk. Segelintir Pejabat kaya raya dan memiliki kekayaan jauh melebihi penghasilannya yang resmi.
Swasta atau perusahaan atau lembaga sengaja memperlambat pelayanan jika tidak disertai suap atau gratifikasi terlebuh dahulu. Dengan melakukan suap, belanja perusahaan atau lembaga swasta menjadi meningkat. Dampaknya perusahaaan tidak mampu membayar upah yang layak yang dapat membuat hidup buruh sejahtera. Berarti buruh swasta menjadi menderita.
Karena penjelasan itu, SBSI sebagai geniune union (SB murni) sama dengan serikat-serikat buruh di negara-negara maju seperti Selandia Baru, Singapura, Finlandia, Belanda, Kanada dll adalah serikat buruh yang anti korupsi.
Korupsi yang berlangsung di pusaran kekuasaan negara wajib diperangi. Tetapi memerangi korupsi harus dimulai dipraktekkan di internal SBSI. Penggunaan iuran dan sumbangan darimanapun tidak boleh dikorupsikan dan penggunaannya harus menggunakan nomor rekening organisasi. Bila menyimpang dan dikorupsi harus ditindak atau diberi sanksi tegas.
Bila serikat buruh permissive (tidak peduli) terhadap korupsi, serikat buruhnya akan mengecil karena marwahnya sebagai Serikat Buruh sudah dingin dan ditinggalkan anggota. Serikat buruh yang benar adalah Serikat Buruh yang anti korupsi, anti keserakahan dan anti penindasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here