Buruh SBSI 

Surat Pemberitahuan, Perusahaan Ini Melarang Karyawannya Unjuk Rasa

JAKARTA – Sebuah surat pemberitahuan dari managemen PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang melarang seluruh karyawannya untuk mengikuti aksi unjuk rasa pada tanggal 9, 10, 11 dan 12 Oktober 2017 menuai ragam komentar dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Jakarta.

Pasalnya, sejumlah poin di dalam surat pemberitahuan itu dengan tegas melarang lantaran aksi yang digelar tidak mengatasnamakan serikat pekerja sebagai lembaga yang sah mewakili kepentingan karyawan perusahan tersebut.

Sekedar informasi PT. IMIP merupakan perusahaan pengelola kawasan industri pertambangan khususnya bahan mineral nikel.

PT. IMIP merupakan perusahaan pengembang kawasan industri terintegrasi. Perusahaan ini merupakan hasil kerja sama antara Tsinghan Group dari Tiongkok dan Bintang Delapan Grup dari Indonesia.

Pada surat tersebut pihak managemen perusahaan menuliskan bahwa apabila ada karyawan yang ijut serta daoqm demo dan unjuk rasa atau melakukan provokasi kegiatan sejenis lainnya dalam lingkungan kerja akan diproses sesuai peraturan atau perundang undangan yang berlaku.

“Poin kelima, bagi karyawan yang tidak hadir bekerja dengan alasan terhalang demo atau unjuk rasa maka dianggap mangkir dan aoan diberikan sanksi sesuai peraturan perusahaan,” kata Rama Pangtuluran di grup resmi SBSI meminta saran.

Menanggapi hal demikian, ada yang mengatakan bahwa pemberitahuan oleh management PT IMIP terhadap karyawan yang akan melaksanakan aksi demo adalah bersifat sepihak dan tidak memiliki kekuatan hukum.

“UU ketenagakerjaan memberikan ruang gerak dan legitimasi lebih tinggi dari pada sekedar surat pemberitahuan dari management perusahaan,” kata Bisri Musthafa.

Namun, lain halnya dengan Sekretaris wilayah Sumatera Amser Hutauruk yang mengataian bahwa tidak ada kewajiban mengikuti aksi unjuk rasa.

“Unras bukan progaram SBSI melainkan hembauan Serikat Buruh Lokal,” katanya.

Sementara itu Frans dari SBSI Makasar mengatakan bahwa buruh harus lebih jeli melihat apakah organisasi apa yg akan mengadakan aksi betul organisasi tidah sah.

“Karyawan harus kompak dan solid dan juga bijaksana menanggapi surat tersebut,” katanya. (rahmat)

Related posts

%d bloggers like this: