Buruh SBSI 

Mengapa Kebijakan Jokowi Hendak Membagi Lahan Untuk Petani Justru Diganjal Acil Bimbo

Perhutanan Sosial merupakan salah satu bagian dari tiga pilar kebijakan pemerataan ekonomi yaitu mengurangi ketimpangan penguasaan lahan. Maka perlu penetapan dan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Sisi yang tidak kalah penting dari Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 39 Tahun 2017 adalah bertujuan agar pengelolaan hutan berbasis masyarakat perlu ditingkatkan lebih sistematis dan intensif.

Jika Permen ini bisa mulus dilaksanakan, maka petani di masing-masing daerah lahan garapan yang dimaksud, berada di Wilayah Kerja Perum Perhutani akan memperoleh hak terhadap lahan garapan seluas 2 (dua) hektare per kepala keluarga.

Permen LHP ini mengatur secara umum dan teknis distribusi lahan perhutani yang selamavm ini tidak maksimal dikelola sekaligus memberi peluang bagi patani untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan taraf hidup dan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Mulai dari tata cara permohonan, Hak dan kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) hingga luas dan jangka waktu serta larangan IPHPS diatur secara seksama dan baik dalam Permen ini.

Bahkan masalah pendampingan, pembiayaan, hingga minitoring dan evaluasi. Juga dirinci dalam Permen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan sangat menguntungkan banyak pihak, bukan hanya petani dan pemerintah, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terbebas dari kemiskinan.

Tentu saja usaha pemberdayaan petani ini dalam perspektif budaya bisa diharapkan mengembalikan masa kejayaan masyarakat agraris yang telah mengakar dalam tradisi segenap warga bangsa Indonesia agar tidak semakin terjerembab dalam budaya industri yang note bene produk kapitalis.

Dalam kontek inilah sejumlah elemen dan lembaga serta simpatisan untuk masyarakat petani jadi tergerak untuk menghadang serta menghentikan keculasan segelintir oknum yang hendak menggagalkan kebijakan pemerintahan Joko Widodo dengan mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil atau yang lebih dikenal dengan Yudicial review kepada Mahkamah Agung (MA) RI tertanggal 25 September 2017.

Celakanya yang memotori pengajuan hak uji matrril itu justru dilakukan seorang seniman dari kelompok musik Bimbo, yaitu Darmawan Hardjakusumah DH dan kawan-kawan, Alias Acil Bimbo. Lalu apa kepentingan Acil Bimbo mengganjal kebijakan Jokowi yang hendak membangkitakan kesejahteraan petani Indonesia ini ?

Pertanyaan serupa langsung membangkitkan kemarahan peserta diskusi yang diselenggarakan Network for South East Asean Studies (NSEAS) pada 15 Oktober 2017 di Venus Coffe Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta.

Komentar, bahkan kecaman pun semakin meluas ketika berita keculasan Acil Bimbo dan kawan-kawannya itu dimuat media cetak dan media sosial hingga WhatsApp, Facebook dan sejenisnya.

Setidaknya, bagaimana mungkin seorang seniman besar selevel Acil Bimbo yang terbilang tokoh penting dari kelompok musik yang melantunkan syair-syair Illahiyah itu justru tidak berpihak pada kaum dhuafa yang justru hendak diangkat harkat dan martabatnya melalui program pemerintah ini.

Minimal, jika tidak bisa memberi dukungan, hendaknya janganlah nenghambat, apalagi hendak menggagalkan program pemerintah yang cukup mulia itu, membebaskan petani miskin untuk memiliki hak usaha tehadap lahan yang mangkrak, atau sebagian seperti lahan negara yang dikuasai segelintir mafia kehutanan kita.

Realitasnya begitulah, seperti yang diakui Menteri LHK kepada Direktur NSEAS, Dr. Muchtar Effendi Harahap yang dipaparkan pada sesi diskusi tambahan di Venud Coffe TIM Jakarta. Bahwa lahan Perhutani kita, kata Muchtar Effendi Harahap mengutip pernyataan Menteri LHK, mereka yang keberatan terhadap program pemerintah ini diantaranya adalah penikmat rente. Jadi wajar mereka bukan cuma takut kehilangan sumber penghasikan ilegalnya, tapi juga takut terkuak tindak kejahatannya.

Alfan Gomes, selaku Ketua Bidang Advokasi dan Hukum akan menyampaikan somasi kepada sejumlah pihak, termasuk Acil Bimbo untuk menarik Uji Materinya di Mahkamah Agung RI. Jika tidak, maka langkah hukum akan segera ditempuh, termasuk melakukan gugatan balik secara perdata maupun atas gugatannya yang telah menghambat upaya untuk melaksanakan sesegera mungkin memperbaiki taraf hidup dan kehidupan petani miskin di Indonesia yang jutaan jumlahnya.

Vincent Wangge, Sekretaris Umum Federasi Petani dan Perkayuan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menyatakan siap bergabung dan ambil bagian untuk mendukung kepemilikian hak pengelolaan lahan perhutani yang tidak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Jacob Ereste)

Related posts

%d bloggers like this: