SBSI 

Korwil DKI: Hapuskan Sistem Perbudakan Modern Disektor Transportasi Pelabuhan

 

JAKARTA – Sistem perbudakan modern yang dilakukan perusahaan di jasa trucking dan bongkar muat pelabuhan menjadi perhatian khusus Koordinator Wilayah (Korwil) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jandry Luhukay untuk segera dihapuskan.

 

Dua wilayah yang kini menjadi sorotanya adalah permasalahan yang membelit buruh di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan Marunda terkait permasalahan dengan perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakaian (Garment).

 

Kepada SBSINEWS.COM Jandry mengatakan bahwa sangat prihatin dengan kondisi yang dialami buruh di kawasan KBN Cakung dan Marunda.

 

“Di perusahaan Garment sudah menjadi kebiasaan selalu memberlakukan sistem kontrak secara terus-menerus. Kasihannya lagi, biasanya sebelum libur lebaran perusahaan selalu saja melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak,” kata Jandry

.

“Hapuskan Sistem Perbudakan Modern Disektor Transportasi Pelabuhan”

 

Dari pengaduan para buruh pada SBSI DKI Jakarta ditemukan adanya keputusan terkait diberlakukannya pemutusan hubungan kerja dengan dalih habisnya masa kontrak kerja. Anehnya, usai libur lebaran para buruh masuk kerja lagi dengan membawa lamaran baru.

 

“Para buruh masuk seakan-akan berstatus karyawan baru lagi, padahal mereka tidak pernah mengundurkan diri. Jenis pekerjaan yang dilakukan para buruh selama ini bersifat tetap. Ini jelas melanggar Pasal 59 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” katanya.

 

Lebih lanjut, menurut Jandry pengusaha (manajemen) melakukan cara demikian sebenarnya untuk mencegah membayar pesangon dan THR.

 

“Saat ini ada satu kasus yang saya tangani yaitu pengusaha Garment melakukan jeda pekerjaan terhadap buruh yang sudah 4 tahun bekerja. Padahal dalam UU sudah dijelaskan dengan poin bahwa buruh yang bekerja lebih dari 2 kali kontrak wajib dijadikan karyawan tetap,” ujarnya.

 

Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah setiap pengaduan yang dilakukan tenaga kerja kepengawas suku dinas pengawasan ketenagakerjaan tidak pernah ditanggapi.

 

“Tidak ada ditanggapi disini maksudnya tidak ada pergerakan untuk menghentikan perbudakan modern tersebut,” paparnya.(rahmat)

 

Related posts

%d bloggers like this: