Buruh Opini SBSI 

Korupsi Merajalela Buruh Menderita

Ditulis oleh:

Muchtar Pakpahan, Ketua Umum DPP SBSI

Jakarta, SBSINews – Bicara tentang korupsi, ada dua tema yang saling terkait dan hingga saat ini sedang dikampanyekan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yakni “Korupsi Bahaya Laten NKRI dan Korupsi Merajalela Buruh Menderita,”.

Buruh atau pekerja ialah setiap orang yang memberikan tenaganya dan mendapatkan upah atau gaji, hidup dari upah atau gajinya, dan posisinya lemah sehingga sesewaktu dapat dipecat atau diphk.

Dari posisi kerja, buruh dapat dibagi menjadi dua golongan. Bekerja di instansi atau lembaga pemerintahan disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan di instansi swasta yang disebut dengan buruh dan pekerja swasta.

Memberhentikan ASN disebut dengan pecat atau memecat, sedangkan memberhentikan buruh swasta disebut dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo pernah melansir di tahun 1990-an, korupsi anggaran mencapai 30%.

“Korupsi Bahaya Laten NKRI dan Korupsi Merajalela Buruh Menderita,”.

Bila korupsi yang merajalela sekarang sama dengan yang dilansir Prof Sumitro 30%, anggaran masuk dikorupsi 30%, dan anggaran pembangunan dikorupsi 30% (E-KTP bahkan hampir 50%.red).

Maka ada orang yang sangat kaya, tetapi keuangan negara menjadi sulit untuk membayar gaji ASN pada tingkat layak bagi kemanusiaan seperti digariskan Pasal 27 (2) UUD, bahkan menjadi sulit mengangkat PPPK menjadi PNS.

ASN yang menerima gaji atau upah yang tidak cukup, akan berusaha mencari tambahan dari yang ada hubungannya dengan jabatannya.

Korupsi anggaran itu haknya atasan, pasti tidak bisa bagi ASN bawahan. Akibatnya mereka melakukan pungli kepada yang ada hubungannya dengan pekerjaan ASN, umumnya buruh/pekerja swasta. Misalnya supir jadi santapan polisi dan dishub.

Urusan ekspedisi menjadi santapan ASN ditjen perhubungan. Ijin-ijin menjadi santapan dari ASN industri perdagangan dan seterusnya.

Selanjutnya kalau keadaan itu berkembang dan dirasakan satu komunitas dan penduduk setempat seperti Papua dan Borneo, mereka akan merasakan ketidakadilan sebagai akibat korupsi. Karena merasakan ketidakadilan, mereka berteriak merdeka.

Kemudian bila kita sering kumandanngkan NKRI berdasarkan Pancasila tetapi korupsinya berkembang, timbul pikiran yang korupsi itu adalah Pancasila. Muncul usul mari kita ganti dengan idiologi lain, agama atau non agama.

Mari kita galakkan anti korupsi, dengan mengkampanyekan “Korupsi Bahaya Laten NKRI dan Korupsi Merajalela Buruh Menderita,”.

Related posts

%d bloggers like this: