SBSI 

Kenapa Belum Ada Tindakan, Surat Eksekusi Putusan MA 378 Masih di Meja Ketua Pengadilan

JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) bersama sejumlah anggota datangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) terkait tindak lanjut eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Senin (9/10).

Sebelumnya, pada tanggal 3 Oktober 2017 DPP SBSI telah mengirimkan surat permohonan untuk bertemu dan berdiskusi dengan Ketua PN Jakarta Pusat pada Senin, 9 Oktober 2017.

“Kami telah mengajukan permohonan eksekusi pertanggal 27 Juli 2017, namun hingga saat ini eksekusi tersebut belum terlaksana. Untuk mengetahui alasan tidak terlaksananya eksekusi tersebut kami ingin berdiskusi dengan Ketua PN,” Kata Djody kepada SBSINEWS.COM.

Hasil dari kunjungan tersebut ternyata belum ada respon resmi dari pihak pengadilan untuk memenuhi permohonan diskusi apalagi menindaklanjuti eksekusi tersebut.

“Informasi yang diperoleh dari Jurusita PN Jakarta Pusat, Budi Raharjo menyampaikan bahwa Surat terkait eksekusi Aanmaning putusan MA 378 masih di meja Ketua PN dan belum ada perintah resmi,” katanya lagi.

Sebelumnya, Ketua Umum SBSI Prof. Muchtar Pakpahan bersama Dewan Pengurus Pusat, Selasa 8 Juli 2017 pernah menggelar rapat bersama ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pontas di ruang mediasi PN Jakpus

Pada rapat itu, PN Jakarta Pusat mengimbau kepada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) untuk tidak menggunakan Logo, Mars, Tridharma dan nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).

“Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingatkan KSBSI dan federasinya untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 378K/pdt.sus-HKI/2015. Dalam aanmaning tersebut ketua PN Jakpus mengingatkan KSBSI, NIKEUBA SBSI, LOMENIK SBSI, FPE SBSI, FKIKES SBSI, FESDIKARI SBSI, HUKARAN SBSI, FKUI SBSI mematuhi putusan MA no 378K/pdt.sus-HKI/2015 dilarang menggunakan nama SBSI,  logo SBSI,  mars SBSI dan Tridharma SBSI,” kata Muchtar di Jakarta.

Waktu itu, Muchtar menambahkan jika sampai dalam waktu 8 hari KSBSI beserta federasinya tidak mematuhi aanmaning tersebut, maka PN Jakpus akan melakukan eksekusi.(rahmat)

Related posts

%d bloggers like this: