Buruh SBSI 

Ini Hasil Penjaringan Hakim Ad Hoc PHI DKI Jakarta

JAKARTA – Sebanyak 18 nama calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dari Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh panitia seleksi daerah di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Sementara itu terdapat pula empat nama yang lulus dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo).

Kepastian itu dirilis panitia seleksi daerah di Jakarta pada 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani ketua panitia yaitu Priyono.

Sebanyak 18 nama itu adalah Harris Manalu (SBSI), Sabinus Moa (SBSI), Tri Endro (FSP Par Reformasi), Abdul rahmat (FSPMI), Padmo (SBM-SK), Netty Saragih (SBSI), Harris Isbandi (F Hukatan), Zulraihan (KSBI), Rudol (FSPMI), Irwan Ranto Bakkara (FSB Nikeuba), Djodi Sutrisno Marsudioko (SBSI), Supriyanto (FSPMI), Ludin Sitorus (SBSI), Tommy Supriyadi (SP Par SPSI), Ebit Pardede(SBSI), Dedi Hartono (KSPI), Mukmin (Nikeuba) dan Hassanudin (SBSI).

Sementara dari unsur Apindo  dituliskan empat nama calon hakim Ad Hoc. Mereka adalah Maya Rieke Jackueline Rumambi, Arkedeus Hamudin, Open Sianturi dan Adrinaldi.

Peserta yang telah lulus seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti tes tertulis pada 7 November 2017 di Kantor Disnakertrans DKI Jakarta tepatnya di Lantai 1.

Sekedar informasi, saat ini ada dua  tahapan penjaringan Hakim PHI yang dilaksanakan, yang pertama yaitu penjaringan Hakim Ad Hoc untuk di tempatkan di Mahkamah Agung yang digelar Kementrian Ketenagakerjaan melalui Komisi Yudisial dan telah memasuki tahap seleksi kesehatan.

Satu lagi adalah seleksi Hakim Ad Hoc PHI untuk ditempatkan di Pengadilan Negeri guna menyikapi kekosongan Hakim PHI pada di 19 Kabupaten dan Kota.

Pada sosialisasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di ruangan Trihdharma, Kementrian Ketenagakerjaan RI, Selasa (3/10/2017), Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPHI) John Daniel Saragih menjelaskan formasi sesuai kebutuhan hakim Ad Hoc Hubungan Industrial.

“Saat ini PN di 19 Kabupaten dan Kota yang membutuhkan hakim tersebut adalah Banda Aceh, Makassar, Pangkalpinang, Palangkaraya, Pontianak, Manado,l Jayapura, Jambi, Gorontalo, Bengkulu, Samarinda, Palu, Ternate, Mamuju, Kendari, Monokwari, Ambon, Kupang dan Mataram,” katanya.

Jika ditotal secara keseluruhan dibutuhkan sebanyak 48 Hakim Ad Hoc dengan rincian sebanyak 26 hakim dari Asosiasi Pengusaha Indonesia dan 22 Hakim dari Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dilaksanakan untuk Mendapatkan 144 nominasi Calon Hakim untuk diserahkan kepada Mahkamah Agung.

“Masyarakat bebas tidak diperkenankan mendaftarkan dirinya secara perorangan tanpa melalui pengusulan oleh Organisasi Pekerja/Buruh,” ujarnya.(mat)

Related posts

%d bloggers like this: