SBSI Siap Jadi Gerbong Maupun Lokomotif Penggerak Perubahan

JAKARTA – Diskusi khusus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) bersama Ardian Sumandhiyo, Waketum RG 98 Bidang Organisasi bersama Direktur Jaringan Kerja Antar Lembaga Nanang Farid, pada Senin 30 Oktober 2017 di Sekretariat SBSI Jalan Tanah Tinggi II No. 25 Jakarta, mengungkap ragam masalah dan hambatan kerja KPK dalam melakukan pencegahan, pengawasan maupun penindakan korupsi di Indonesia.

Nanang Farid sebagai penggagas dan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK dan sekarang menjabat Ketua Penasehat WP atau sejenis dengan organisasi buruh ini, mengatakan bahwa orang yang bergabung dalam KPK sangat beragam profesi maupun latar belakang pekerjaan sebelumnya. Dan jumlah seluruh perkerja yang ada di KPK sekitar 1500 orang.

Lebih dari itu, dalam menjalankan WP KPK pun Nanang Farid sendiri sempat menerima peringatan keras, bahkan SP3 dari atasannya di KPK, semasa Kepemimpinan Taufiqulrachman Ruky.

Nanang Farid meyakinkan bahwa dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya KPK tidak bisa diintervensi, apalagi hendak dikontrol oleh seseorang atau pihak tertentu yang hendak melemahkan semangat maupun kinerja KPK yang mengemban amanah. Karena KPK sendiri lebih percaya dikontrol langsung oleh rakyat.

Memasuki usia 13 tahun KPK sekarang menurut Nanang Farid seperti kecelakaan sejarah. Karena dalam usia semuda itu KPK telah menghadapi 20 kali yudicial review.

Sementara itu, Ardian Sumandhiyo yang sempat bergabung dengan KPK sebelum aktif di KY menyatakan akibat dari korupsi berdampak langsung pada kaum buruh. Sehingga dana siluman yang tidak jelas jadi semakin nembengkak serta menjadi beban bagi buruh dengan menekan nilai upah.

Sebagai produk reformasi, KPK dan KY menjadi ironis bila disanding dengan tingkat tindak kejahatan korupsi yang tidak juga surut, bila tidak bisa dikatakan semakin menggila. Padahal banyak perubahan yang sudah terjadi termasuk, tingkat upah atau gaji mereka terkait dengan penegak hukum. Gaji hakim tinggi misalnya bisa terbilang naik relatif tinggi nilainya. Tapi toh korupsi tetap saja terjadi dan mereka lakukan.

Ikhwal perkara yang terkesan lamban ditangani KPK, diakuinya dari rata-rata 6000 kasus yang masuk KPK hanya sekitar 30 sampai 40 kasus saja mampu ditangani hingga tuntas.

Masalahnya, imbuh Nanang, yang tidak pernah berubah di Indonesia sejak reformasi 1998 di Indonesia memang para politisi dan aparat penegak hukum kita.

Karena itu mereka sepakat, KPK naupun KY perlu nendapat dukungan dari masyarakat, terutama ketika nendapat tekanan atau perlawanan dari pihak koruptor. Dan KPK pun perlu terus diingatkan oleh rakyat agar tetap tegar dan semangat, setidaknya tidak gentar nenghadapi perlawanan dari para koruptor.

Oleh kareba itu, sebagai bagian dari pelaku gerakan reformasi 1998, Nanang dan Ardian merindukan suasana kebersamaan buruh, mahasiswa dan insan pers yang kompak dan saling mendukung melakukan perubahan menuju tatanan yang lebih baik sebagaimana dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks inilah, kata Profesor Muchtar Pakpahan diskusi serupa akan terus dimotori oleh SBSI dan siap menjadi gerbong maupun lokomotif penggeraknya. Sinergi SBSI dengan KPK bisa bisa dibangun bersama melalui WP KPK yang sejiwa dengan gerakan serikat buruh. (Jacob Ereste)

Related posts

%d bloggers like this: