Buruh SBSI 

Sekretariat Umum: Ini Para Kader SBSI Yang Ikut Seleksi Hakim Ad Hoc PHI Untuk Pengadilan Negeri

JAKARTA – Guna mengisi kekosongan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di 19 Pengadilan Negeri (PN) seluruh Indonesia, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) telah menyetujui para kadernya untuk ikut berpartisipasi dalam penjaringan hakim tersebut.

Sebelumnya SBSINEWS.COM telah memberitakan, Ludin Sitorus, Djody Sutrisno Marsudioko, Sabinus Moa, Netty Saragih, Hendrik Hutagalung dan Ebit Pardede maju dari DKI Jakarta.

Sementara itu, bagian ke Sekretariatan Umum DPP SBSI, Sri Ningtun menginformasikan bahwa sejumlah nama dari daerah lain juga telah mengirmkan surat dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen SBSI, Prof. Muchtar Pakpahan dan Andi Naja FP. Paraga.

Para kader SBSI yang suratnya diterima adalah Jumadi Sipahutar (Provinsi Riau), Jayadi, Slamet Kusnandar, Hermono, Lukman Wibisomo, Endang Sudarwati, Hj Yamtinie dan Sulasono Hadi Pranoto (Jawa Tengah, Semarang).

“Tak hanya itu Ada lagi Unang Silatang yang merupakan MPW Koordinator Wilayah Nusa tenggara Barat (NTB), Hillarius Onesimus Moan Tong, Nur Hajati, Bawon Kuatno, Eman Taufik, Nur Febriatin (Kalimantan Timur), M. Rafi (Sulawesi Barat), Ican Nento (Gorontalo), Asmiwati (Kalimantan Selatan), Eva Marisi Vonly (Jambi), Agung Susanto, Mohammad Ridwan , Sujarwadi, Jefrisman Tanduru, Dicky Patadjenu dan Triadi (Sulawesi Tengah),” paparnya.

Lebih lanjut ia juga mengabarkan bahwa surat rekomendasi telah selesai dibuatkan dan sudah dikirimkan kembali ke Wilayah masing-masing.

“Semoga sukses dan tetap memajukan SBSI menjadi lebih baik, semoga surat rekomendasi dipergunakan sesuai porsinya,” ujar Sri di Sekretariat DPP SBSI Jalan Tanah Tinggi II, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Seperti yang dikabarkan sebelumnya, PN yang mengalami kekosongan adalah Banda Aceh, Makassar, Pangkalpinang, Palangkaraya, Pontianak, Manado,l Jayapura, Jambi, Gorontalo, Bengkulu, Samarinda, Palu, Ternate, Mamuju, Kendari, Monokwari, Ambon, Kupang dan Mataram. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 6 hingga 19 Oktober (hari ini.red)

“Ada 48 Hakim Ad Hoc yang dibutuhkan dengan rincian sebanyak 26 hakim dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan 22 Hakim dari Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB).(mat)

Related posts

%d bloggers like this: