Politik 

Aneh, Laporan Masyarakat Ditolak, Bareskrim Mabes Polri Pro Pengembang Reklamasi

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan kecewa atas sikap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menolak membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana tata ruang dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Kapuk Naga Indah dalam proses pembangunan pulau reklamasi C dan D di Teluk Jakarta. Koalisi menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta masih setengah hati.

Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Simamora mengatakan, alasan penolakan tersebut menurut petugas di Bareskrim adalah karena sudah ada tindakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Kami menolak alasan tersebut dan kemudian petugas memberikan alasan lain bahwa sudah ada tindakan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang memberikan sanksi administrasi, dan Bareskrim tidak mau ikut menyidik karena tumpang tindih (overlapping),” katanya dalam keterangan persnya, Jumat (21/07/2017).

Nelson menegaskan, pada pokoknya Koalisi menolak alasan tersebut dengan alasan sanksi yang baru diberikan ke pengembang hanyalah sanksi administratif dan belum ada penyidikan sama sekali oleh pihak manapun.

“Koalisi juga menyampaikan Pasal  73 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan sanksi administrasi tidak menghapuskan sanksi pidana atas pelanggaran lingkungan hidup,” ujarnya.

Dijelaskannya, laporan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta ini dilatarbelakangi atas dua dugaan pelanggaran tindak pidana yang terjadi. Pertama, dugaan pelanggaran pidana tata ruang, melanggar ketentuan pidana tata ruang khususnya dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Aturan tersebut melarang pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang.

“Bangunan yang berada di Pulau C dan D belum ada yang mengaturnya sehingga dapat dikenakan Pasal 69 dan Pasal 70, sementara yang memberikan izin membangun dapat dikenakan Pasal 73 ayat (1),” ungkap Nelson.

Kedua, dugaan pelanggaran tindak pidana lingkungan Pasal 109 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai Pidana Izin Lingkungan. UU no. 32 tahun 2009 mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL.

 

“Bangunan yang berada diatas pulau tidak memiliki AMDAL dan UKL-UPL sehingga jelas melanggar Pasal 109,” ujar Nelson.

 

Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata menilai, penegakkan hukum terhadap pelanggaran reklamasi masih setengah hati.

 

“KLHK memang telah memberikan sanksi berupa moratorium izin lingkungan Pulau C dan D namun itu masih dalam ranah hukum administrasi belum menyasar ke penegakan hukum pidana,” katanya.

 

Dia menerangkan, Pasal 78 UU no. 32/2009 menyatakan bahwa penegakkan hukum administrasi tidak membebaskan pelaku terhadap tanggung jawab pidana.

 

“Kami berhadap penegakkan hukum pidana dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang membangun tanpa memperhatikan lingkungan dan keberadaan nelayan,” ujar Marthin.

 

Selain itu, berdasarkkan Pasal 13 Peraturan Kepolisian Republik Indonesiam penyidik dilarang menolak laporan yang disampaikan oleh warga negara. Pihaknya melihat ini sebagai upaya buang badan yang dilakukan oleh kepolisian yang tidak mau menangani kasus reklamasi.

 

Atas penolakan ini Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta akan segera melaporkan sikap penyidik Bareskrim ke Pengawasan Umum Kepolisian dan mencoba kembali melaporkan dugaan pidana reklamasi ke Bareskrim.(Roy)

Related posts

%d bloggers like this: