Politik 

DPR Sahkan Perppu Pembubaran Ormas Yang Bertentangan Dengan NKRI dan Pancasila

JAKARTA – Setelah melalui berbagai proses dalam rapat Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta menyetujui pengusulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas). Selasa (24/10/2017).

Disahkannya Perppu Ormas ini menjadi Undang-undang tentu telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah yang memiliki wewenang penuh membubarkan sebuah ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila.

Proses musyawarah dan munfakat pada Rapat Paripurna para wakil rakyat itu gagal meski sudah menempuh forum lobi. Akhirnya, keputusanpun diambil melalui mekanisme voting.

Dikutib dari kompas.com, Rabu (25/10/2017) memberitakan bahwa dalam Rapat Paripurna itu tercatat ada tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut untuk disahkan yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.

Lebih lanjut, ada tiga fraksi yang menerima dengan catatan pemerintah bersama DPR segera melakukan revisi terhadap UU yang disahkan itu yaitu fraksi PPP, PKB, dan Demokrat

Sementara itu tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak keras Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

“Hasil dari voting dengan total 445 anggota didapatkan hasil sebanyak 314 anggota menerima dan 131 menolak. Dengan mempertimbangkan catatan yang telah dipertimbangkan maka paripurna menyetujui Perppu No. 2 tahun 2017 menjadi undang-undang,” lanjut Fadli.

Kendati demikian, pemerintah tentu juga harus bijaksana karena sejatinya pembubaran ormas merupakan tahapan sanksi terakhir yang akan dijatuhkan karena sebelumnya pemerintah harus melalui menteri terkait memberikan peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan.

Jika sanksi penghentian kegiatan tak digubris, pemerintah baru akan menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum alias pembubaran.

Itu artinya, penerapan Perppu tersebut baru bisa jika dijalankan jika terpaksa setelah serangkaian peringatan dari instansi terkait di Provinsi.(ist)

Related posts

%d bloggers like this: