Pendidikan 

PERTEMUAN DIALOG SP/SB TRAINER TERAMPIL BERNEGOSIASI

TOR PERTEMUAN DIALOG SP/SB TRAINER TERAMPIL BERNEGOSIASI DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN BAPAK MENTRI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERLUASAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH DAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH PADA UMKM

  1. LATAR BELAKANG

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat menghilangkan atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pension.

Prinsip kepesertaan bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta program jaminan kesehatan dan seluruh penduduk yang bekerja menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Walaupun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia namun penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan program.  Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial. Prinsip portabilitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya  dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2013. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa peserta program jaminan sosial terdiri atas peserta  penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Penahapan Kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas :

  1. Usaha besar
    b. Usaha menengah
    c. Usaha kecil, dan
    d. Usaha mikro

Usaha besar dan menengah wajib mengikuti program-program  jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Usaha kecil wajib mengikuti program-program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian, sedangkan usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

Usaha-usaha yang bergerak di bidang konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Peserta bukan penerima upah terdiri dari pemberi kerja,  pekerja di luar hubungan kerja (pekerja mandiri),  pekerja lainnya yang tergolong sebagai pekerja bukan penerima upah juga wajib mengikuti program jaminan sosial secara bertahap. Pemberi kerja wajib mengikuti program-program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian paling lambat 1 Juli 2015. Pekerja bukan penerima upah lainnya wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian paling lambat 1 Juli 2015.

Sebagaimana sudah diketahui  bahwa perlindungan bagi tenaga kerja  adalah hal yang sudah tergambar dalam perundangan, tetapi dalam pelaksanaan perlindungannya lembaga yang seharusnya melaksanakan seperti BPJS Ketenagakerjaan masih sangat terbatas aktivitasnya untuk mencakup dan menjangkau sampai tingkat yang seharusnya untuk mendapat perlindungan. Maka sebagai aktivis serikat pekerja/ serikat buruh yang memang selalu berjalan aktif keseluruh areal kerja/Industri dan juga ke areal kerja yang berskala kecil, disana dijumpai tenagakerja yang dimaksud oleh undang undang tersebut dan belum terlindungi sebagaimana dimaksud UU 40/ 2004 SJSN.

Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur; bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia; Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;yang kemudian dilaksanakan melalui UU 24/ 2011ttg  BPJS dan peraturan pelaksananya terdiri:

  1. PP 109/2013 Perluasan dan Pentahapan kepesertaan.
    2. PP 44/2015 JK JKK.
    3. PP 45/2015 Pensiun.
    4. PP 46/2015 jo PP 60/2015 JPensiun.
    5. PERMENAKER 01/2016  Tata cara penyelenggaraan program JK JKK dan JHT bagi peserta bukan penerima upah.

  1. CAKUPAN PERLUASAN KEPESERTAAN DAN PROGRAM PADA PEKERJA PENERIMA UPAH PADA USAHA MIKRO DAN KECIL.

  1. Pekerja Penerima Upah pada sektor usaha Mikro dan Kecil ,Siapa pekerja penerima upah pada usaha Mikro dan Kecil :

  1. Sektor Pertanian:  Buruh yang bekerja pada usaha pertanian tradisional peternakan tradisional, bekerja pada rumahtangga perikanan tangkap.
  2. Sektor Pertambangan antara lain buruh yang bekerja pada pertambangan rakyat.
    c. Sektor industry pengolahan yang bekerja pada usaha kecil mikro misalnya industry makanan minuman, kulit , tenun dll.
  3. Sektor Pedagangan pekerja buruh Pelayan toko,dll.
  4. Sektor Jasa Buruh Pekerja yang bekerja pada  bengkel,Pekerja salon

  1. Cakupan program Jaminan social:

  1. Pekerja pada usaha Mikro : JKm, JKK
  2. Pekerja pada usaha Kecil : JKm, JKK, JHT

  1. Manfaat Program jaminan sosial bagi peserta :

  1. Santunan Jaminan Kematian, Kecelakaan Kerja, Beasiswa, Kembali Bekerja
    b. Tabungan Pinjaman perumahan, KPR/Renovasi, uang muka perumahan, food benefit
    4. Target sasaran:

  1. Sosialisasi pada para pekerja dan pemberi kerja pada usaha kecil dan mikro

b. Kajian-kajian terhadap kondisi pekerja mikro dan kecil.

  1. Kepesertaan : Kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya.

  1. Iuran Program bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil :

  1. JKm JKK dibayar sepenuhnya oleh pemberikerja prosentase dari upah yang di berlakukan pada usaha Mikro dan Kecil.

  1. JHT dibayar Pengusaha dan Pekerja sebesar prosentase dari upah di berlakukan pada usaha mikro dan Kecil

  1. JPensiun dibayar oleh Pekerja dan Pengusaha prosentase dari Upah yang di berlakukan pada usaha mikro dan kecil.

III. CAKUPAN PERLUASAN KEPESERTAAN DAN PROGRAM PADA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH PADA USAHA MIKRO DAN KECIL.

  1. Siapa pekerja bukan penerima upah:  …….

  1. Cakupan Programnya: JKm, JKK, JHT

  1. Manfaat Program bagi peserta:

  1. Santunan Jaminan Kematian, Kecelakaan Kerja, Beasiswa,return to work
  2. Tabungan Pinjaman perumahan,KPR/Renovasi, uang muka perumahan,food benefit

  1. Target dan sasaran Pekerja bukan penerima Upah:

  1. Pekerja di luar hubungan kerja
  2. Pemberi kerja
  3. Pekerja bagi hasil
  4. Pekerja penerima komisi
  5. Pekerja system setoran
  6. Pekerja-pekerja  yang melakukan pemborongan atas kebutuhan sub.industri.

  1. POTENSI KEPESERTAAN PPU & PBPU

Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2015), UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan  penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil pembangunan. UMKM juga sudah terbukti tidak terpengaruh dalam krisis ekonomi 1997-1998.

Data Badan Statistik memperlihatkan bahwa pasca krisis ekonomi 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang bahkan mampu menyerap sekitar 107 juta tenaga kerja pada 2012. Sumbangan UMKM terhadap PDB Nasional menurut harga yang berlaku pada tahun 2011 sebesar RP 4.869,5 triliun atau 59,08 persen.Total Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional merupakan akumulasi dari semua sektor ekonomi UMKM mengikuti konsep International Standard Classification of All Economic Activities (Pertanian; Pertambangan; Industri Pengolahan, Listrik, Gas, Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Jasa-Jasa).

Jika ditinjau dari sektor Potensi ekonomi tersebut proporsi UMKM dari urutan yang terbesar sampai dengan terkecil adalah sebagi berikut :

  1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (48,85 %)
  2. Perdagangan, Hotel dan Restoran (28,83 %)
  3. Pengangkutan dan Komunikasi (6,88 %)
  4. Industri Pengolahan (6,41 %)
  5. Jasa-Jasa (4,52 %)
  6. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (2,37 persen)
  7. Bangunan (1,51 %)
  8. Pertambangan dan Penggalian (0,53 %)
  9. Listrik, Gas dan Air Bersih (0,03 %)

Berdasarkan data dari UMKM (2014), jumlah unit usaha di Indonesia meningkat dari 56.539.560 unit pada tahun 2012 menjadi  menjadi 57.900.787 unit pada tahun 2013. Pada periode tersebut jumlah UMKM meningkat dari 56.534.592 unit menjadi 57.895.721 unit, atau meningkat 2,41 persen.Sementara jumlah usaha besar meningkat dari  4.968 unit menjadi 5.066 unit, atau meningkat 1,97 persen.

Pada tahun 2013, usaha mikro berjumlah 57.189.393 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 104.624.466 orang , usaha kecil berjumlah 654.222 unit dengan jumlah tenaga kerja 5.570.236 orang, usaha menengah berjumlah  52.106 unit  dengan jumlah tenaga kerja 3.949.385 orang dan usaha besar berjumlah 5.066 unit dengan jumlah tenaga kerja 3.537.162 orang.

MENURUT USIA TKLHK

Penduduk yang bekerja menurut usia orang yang bekerja sendiri.

Berusia 55 – 59 tahun : 1,705,185 orang

Berusia 60 + tahun : 2.587, 102 orang

Orang yang berusaha dibantu buruh,  tidak tetap sebagi pemberikerja
(pekerja bukan penerima upah)

Berusia 55 – 59 : 2,105, 760 orang

Berusia 60 + : 3,599,795 orang

Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2015), dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok :

  1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima,
  2. Usaha Mikro dengan kemampuan sebagai pengrajin tetapi belum memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya,
  3. Usaha kecil dinamis yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor),
  4. Fast Moving enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar

Dari klasifikasi tersebut penting untuk dicatat dari  bahwa pemberdayaan UMKM menjadi usaha yang dinamis dan fast moving enterprise diperlukan agar para pelaku usaha(peserta bukan penerima upah) dan pekerja/buruh (peserta penerima upah)  mereka mempunyai penghasilan yang tetap dan mampu membayar iuran jaminan sosial secara berkesinambungan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan sebagaian besar dari UMKM  tersebut merupakan usaha-usaha ekonomi informal. Menurut Sakernas Februari 2016, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal lebih besar (58,29 persen) dari pada tenaga kerja yang bekerja pada usaha-usaha ekonomi formal ( 41,71 persen). Dengan demikian dapat diduga bahwa perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pemberi kerja dan pekerja/buruh pada UMKM yang sebagian besar merupakan usaha-usaha ekonomi informal  tidak mudah dan  perlu perencanaan yang cermat berdasarkan data yang akurat.

Undang-Undang SJSN membedakan peserta program jaminan sosial atas peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Menurut Peraturan Presiden  109 tahun 2013 tentang  Penahapan Program Jaminan Sosial, peserta penerima upah terdiri atas :

  1. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, dan
  2. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara

Peserta bukan penerima upah meliputi :

  1. pemberi kerja
  2. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri,
  3. pekerja yang tidak termasuk hurud b yang bukan menerima gaji atau upah.

Baik peserta penerima upah maupun peserta bukan penerima upah pada usaha-usaha kecil dan mikro tersebar di semua sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor keuangan dan sektor jasa kemasyarakatan. Berdasarkan pengamatan di lapangan sebagian besar dari pekerja penerima upah dan peserta pekerja bukan penerima upah berada pada usaha ekonomi informal.

Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah belum memahami tentang Undang-Undang SJSN dan  program jaminan sosial yang diwajibkan bagi mereka namun sebagian dari mereka menyatakan pernah mendengar tentang jaminan sosial  dari keluarga atau teman dan ingin menjadi peserta program jaminan sosial.

  1. POKOK PERMASALAHAN

  1. Sebagian besar pekerja pelaku usaha (peserta bukan penerima upah)  dan pekerja/buruh (peserta penerima upah) pada  usaha-usaha kecil dan mikro berada pada usaha-usaha ekonomi informal yang tersebar di seluruh sektor (Pertanian; Pertambangan; Industri Pengolahan; listrik ,Gas, Air; Bangunan, Perdagangan, Angkutan dan Jasa kemasyarakatan) dan pada umumnya belum pernah mendapat sosialisasi tentang jaminan sosial.

  1. Para Pelaku Usaha dan para pekerja pada usaha-usaha mikro dan kecil  tetap  bekerja selama masih kuat bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,  sehingga jumlah pekerja penerima upah dan bukan penerima upah  berusia diatas 55 tahun keatas yang masih tetap bekerja dan mereka tidak bisa menjadi peserta program jaminan social.

  1. Penghasilan sebagian dari pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah tidak menentu bahkan ada yang tergantung kepada musim (petani dan nelayan), bahkan ada yang usahanya bergati-ganti untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

  1. Diantara para  pelaku usaha dan pekerja pada usaha mikro tidak mampu membayar iuran jaminan sosial sementara usaha mikro diwajibkan ikut program jaminan kematian dan jaminan kecelakaam kerja,

Banyak pekerja PPU maupun BPPU yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai permasalahanya, serta hambatan aturan pelaksana yang membebani syarat kepesertaan. Alasan PPU &PBPU tidak menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.

Ketidak tahuan manfaat serta haknya atas jaminan sosial, serta kurangnya sosialisai dari pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan&Kesehatan ,kepada pekerja PPU BPPU dan Pengusaha.Setatus pekerja sangat mempengaruhi dan menjadikan alasan PPU BPPU tidak mendaftarkan dirinya maupun pekerjanya pada jaminan sosial BPJS.

Hambatan dari sisi regulasi Peraturan pelaksana Jaminan social
Perpres 109 tahun 2013 ttg Pentahapan Kepesertaan,yang mengatur pekerja Mikro dan Kecil
Mikro hanya diwajibkan menjadi peserta Program  JKesehatan JK JKK tidak di wajibkan menjadi peserta JHT  Jpensiun.

Untuk usaha Kecil diwajibkan menjadi peserta JKesehatan JK JKK JHT tidak di Wajibkan menjadi peserta Jpensiun.

Ketentuan  Iuran yang mewajibkan dengan setandart Upah minimum.

PERMENAKER 01/2016  Tata cara penyelenggaraan program JK JKK dan JHT bagi peserta bukan penerima upah.

  1. TUJUAN  DAN KEGUNAAN PERTEMUAN

  1. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengetahui
  2. Pelaksanaan program jaminan sosial bagi usaha –usaha mikro dan kecil terkait dengan pentahapan kepesertaan program jaminan sosial,
  3. Kajian-kajian yang dilakukan terkait dengan karakteristik peserta penerima upah dan peserta  bukan penerima upah serta kemampuan membayar iuran dan bagaimana sistem pengumpulan iuran dari peserta tersebut
  4. Metode sosialisasi  program jaminan sosial bagi peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah pada usaha-usaha Mikro dan kecil

  1. Kegunaan pertemuan ini adalah untuk

  1. menyatukan pemahaman  tentang pentahapan program jaminan sosial ketenagakerjaan,
  2. masukan terkait sosialisaasi, kajian dan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah pada usaha kecil dan mikro

VII. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Ruang lingkup bahasan pada pertemuan ini peraturan pelaksanaan Undang-Undang SJSN  dikaitkan dengan  pentahapan kepesertaan program jaminan sosial bagi pelaku usaha (peserta bukan penerima upah) dan peserta penerima upah pada usaha mikro dan kecil yang berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 109 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial wajib diberlakukan sejak 1 Juli 2015. Disamping itu juga realisasi pelaksanaan perluasan kepesertaan jaminan sosial bagi UMKM serta tangtangan dan permasalahan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial tersebut.

VIII. Rencana Strategi

Sosialisasi melalui training pelatihan bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat Propinsi. Kota Kabupaten Kecamatan dan Kelurahan/Desa sebagai wadah untuk mengorganisasi  Kepesertaan diwilayahnya dan SP/SB ditingkat Perusahaan , Kabupaten Kota, Propinsi sebagai Desk JK JKK JHT JPensiun.

Bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  tingkat Propinsi Kabupaten Kota Kecamatan Kelurahan /Desa dan SP/SB ditingkat Perusahaan , Kabupaten Kota, Propinsi sebagai Desk JK JKK JHT JPensiun. Dan atau bekerja sama dengan Instansi teknis terkait.

  1. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

  1. Sistem Kepertaan : di permudahkan dengan cara bahwa setiap orang termasuk orang asing yang tinggal lebih enam bulam secara langsung otomatis menjadi peserta dan berkewajiban membayar iuran setiap bulan atau setiap tahun,meliputi iuran Progran Jaminan Kesehatan (JKes), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP).

  1. Besaran iuran dan tata laksana pembayaranya: Iuran disesuaikan prosentase dari penghasilan riil pekerja sesuai asas Gotong Royong,teknis pembayaran dapat satu tahun sekali pada awal tahun atau akhir tahun yang pada prinsipnya iuran program merupakan kewajiban utang peserta yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo. Dan disediakan mediasi banding terhadap peserta yang menyatakan tidak mampu membayar iuran dapat dibebaskan dengan ditanggung sebagai PBI

  1. Klaim manfaat Program berupa Santunan, Biaya perawatan Kesehatan, manfaat berkala pensiun,dan Jaminan Hari Tua: Kepastian Santunan Jaminan manfaat program yang di ikuti memberikan kepastian dan tidak dikaitkan dengan prestasi iuran peserta dan manfaat jaminan kesehatan berifat flat sesuai asas ekuitas dan Portabilitas

  1. APBN  2 %  pertahun dana Kontigensi cadangang BPJS

  1. APBD 10 %  pertahun dana PBI peserta Jaminan sosial.

Related posts

%d bloggers like this: