Bursa Kerja Pendidikan 

Pertumbuhan Ekonomi 5,06% dan Pengangguran

Ditulis oleh: Prof. Muchtar Pakpahan
Salah satu tugas utama presiden adalah untuk mewujudkan apa yang diamanahkan oleh Pasal 27 (2) UUD  1945.
Ada dua makna dari Pasal 27 (2) UUD  1945, yaitu, yang pertama bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, dan yang kedua bahwa setiap orang yang bekerja, berhak mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Hal ini juga harus diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan pekerjaan bagi semua warga negara, dan berkewajiban untuk menjamin bahwa hidup semua warga negara yang bekerja itu juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.Dua substansi Pasal 27 (2) UUD  1945 tersebut, setiap orang yang bekerja apapun pekerjaannya menikmati hidup yang layak bagi kemanusiaan dan kedua setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan pemerintah berkewajiban menyediakan pekerjaan itu. Bagian kedua ini artinya tidak boleh ada pengangguran. Pasal 27 (2) ini merupakan penjabaran lanjutan dari Pembukaan UUD 1945 alinea 4.

Pagi Rabu, 8 November 2017, saya mendengar di MetroTV penjelasan dari Kepala BPS, Pertumbuhan Ekonomi 5,06%. Dari pertumbuhan ekonomi yang 5,06% saya ungkapkan angka pengangguran.

Menurut BPS, data  pengangguran adalah sebagai berikut:  tahun 2014 sebanyak 7,2 juta, tahun 2015 sebanyak 7,6 juta, tahun 2016 sebanyak 7,0 juta, dan Februari 2017 (angka akhir tahun 2017 belum keluar) sebanyak 7,1juta.

Berarti dari sudut Pasal 27 (2) bagian pertama, tidak ada pengurangan angka pengangguran, hanya yang dapat diselesaikan adalah pengangguran dari  pertambahan penduduk yang rata-rata 1,4% pertahun. Arti lebih lanjut tidak ada dampak pertumbuhan ekonomi 5,06% itu terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

Semasa pemerintahan Suharto selalu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pengangguran dan angka kemiskinan tetap tinggi tetapi kekayaan menumpuk ditangan beberapa orang. SBSINews.com, Minggu ke-3 Maret 2017 ada melansir kekayaan 150 orang terkaya Indonesia setelah Tax Amnesty mencapai 2.767 trilliun lebih besar dari RAPBN 2016.

Beberapa kali pertemuan saya dengan Presiden Joko Widodo dan satu kali dengan Jusuf Kalla di masa Kampanye, poin ini menjadi hal penting kami bicarakan. Jangan mengejar pertumbuhan akonomi, jangan terpesona dengan pertumbuhan ekonomi tetapi mengejar pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan pendidikan (zero buta huruf) sebagai dasar meningkatkan kesejahteraan sekaligus ciri dasar ekonomi kerakyatan.

Bagi saya, Jokowi-JK harus membuat ini menjadi catatan sangat penting very impotant note di dua tahun lagi masa kerja. Meneruskan tradisi neolib Orde Baru Suharto atau membuat perubahan seperti Kim Dae Yung atau Lulla serta Nelson Mandela.

Related posts

%d bloggers like this: