Opini Pendidikan 

Stigmatisasi Anti Cantrang, Nelayan Indonesia Tuding Menteri Susi Sebagai Antek Asing

Nelayan Indonesia yang tergabung dalam Front Nelayan Indonesia (FNI) merasa meradang karena selalui di-stigma sebagai antek asing lantaran menggunakan alat tangkap cantrang.

 

Mendapat stigma negatif yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada nelayan Indonesia seperti itu, Menteri Susi Pudjiastuti pun dituding balik sebagai kaki tangan asing yang berkedok menteri, untuk menghabisi Nelayan Indonesia.

 

Ketua Front Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa menyampaikan, nelayan Indonesia harus bersatu melawan stigmatisasi asing yang kerap dilabelkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti dan kawan-kawannya, lantaran penggunaan alat tangkap cantrang yang sudah puluhan bahkan hampir ratusan tahun dipergunakan oleh Nelayan Indonesia.

 

Urusan ini, lanjut Rusdianto, tidak ada kaitannya dengan pemberantasan illegal fishing yang digalakkan pemerintah. Sebab, menurut dia, nelayan Indonesia pun sejak lama sangat setuju dengan pemberantasan pencurian ikan di perairan Indonesia.

 

“Siapapun warga negara Indonesia harus setuju dengan pemberantasan illegal fishing. Dari dulu sejak zaman bahula hingga sekarang, mulai dari sebelum lahir Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia hingga didirikan oleh Gusdur, Presiden ke 4 RI bahwa perang terhadap Illegal Fishing sudah ada sejak lama,” ujar Rusdianto Samawa, dalam keterangan persnya, Jumat (21/07/2017).

 

Oleh karena itu, lanjut dia, pemberantasan illegal fishing bukanlah alasan untuk mematikan nelayan Indonesia. Hal itu bukanlah sama sekali sejak Susi Pudjiastuti menjadi menteri melakukan perang terhadap Illegal Fishing. Itu yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia.

 

“Sehingga tidak perlu bangga apa yang dilakukan oleh menteri Susi Pudjiastuti. Lebih-lebih tidak berpengaruh apapun terhadap masyarakat dengan gelar yang diberikan kepadanya. Karena gelar dan penghargaan bisa dibeli semau -maunya kita. Apa gelar luar negeri ataupun gelar dalam negeri,” ujar dia.

 

Dia mengungkapkan, ketika digalakkannya program Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yakni pemberantasan illegal Fishing, maka yang paling menyakitkan bagi nelayan Indonesia adalah bahwa Susi Pudjiastuti menstigmatisasikan nelayan Indonesia selalu dengan label dan cap asing di belakangnya.

 

Dia pun meminta agar semua pihak melakukan evaluasi dan monitoring yang ketat terhadap program illegal fishing yang digalakkan pemerintah itu. soalnya, program itu pun dilakukan setengah hati dan kini malah merembet ke isu lain, yakni pemberangusan nelayan Indonesia.

 

“Pemberantasan illegal fishing siapapun pasti setuju. Tetapi harus dievaluasi dan monitoring. Karena sekarang ini berantas IUU Fishing hanya menjadi konsumsi media saja untuk pencitraan Susi Pudjiastuti. Sudah tidak ada di laut perang melawan illegal fishing, tak ada lagi penangkapan terhadap kapal-kapal asing,” kata dia.

 

Padahal, lanjut Rusdianto, kalau dilihat dari data Vessel Monitoring System (VMS) bahwa kapal asing menangkap ikan dilaut Indonesia hampir 300-an kapal setiap hari itu.

 

Selain itu, dia mengingatkan, harus dibedakan bahwa ada 2 agenda asing di negara Republik Indonesia, yakni, pertama, Konservasi Wilayah atau Kawasan pesisir dan laut di Indonesia (ini dipelopori oleh WWF, GFW Leonardo Dicaprio dan WWGF) dan lembaga internasional lainnya.

 

“Semua lembaga nirlaba tersebut adalah asing yang berasal dari Amerika Serikat,” ujar Rusdianto.

 

Kedua, agenda Pemberantasan Illegal Fishing, itu visi poros maritim di bawah koordinasi RRC (Republik Rakyat Cina) dalam simbol “One Marine One Fishing”.

 

“Ini agenda Cina melalui MoU Presidem Jokowi dengan Xi Jinping pada bulan Januari 2015 di Cina,” ungkap Rusdianto.

 

Untuk agenda konservasi kawasan pesisir dan laut, lanjut dia, merupakan agenda asing dengan berbagai kemasan program koservasi laut dan pelestarian alam serta menjaga terumbu karang.

 

Dengan alasan konservasi itulah, kata Rusdianto, semua alat tangkap pukat tarik tangan (pen; 1900 – 1980-an) dan pukat tarik mesin gardan alih teknologi modern (pen; 1980 – 2017-an dst) seperti Cantrang dilarang sama sekali dan stigmatisasi kartel asing di belakangnya.

 

“Padahal Cantrang adalah alat tangkap sederhana dan ekonomis untuk dioperasionalkan. Apalagi pengadaan alat tangkapnya sangat mudah bagi nelayan. Cantrang itu sudah hadir di bumi nusantara sebelum Indonesia merdeka,” ujarnya.

 

Karena itu, dia menganggap kesombongan Menteri Susi Pudjiastuti yang melarang alat tangkap Cantrang tanpa melalui kajian apapun, adalah tidak tepat.

 

“Kenapa alat tangkap yang sama memakai Gardan, seperti Bubuhan tidak dilarangnya? Alat tangkap Arad masuk dalam kategori trawl mini saja tidak dilarang oleh Susi Pudjiastuti. Kebijakan ini sangat tidak rasional dan cenderung ada permusuhan karena bisnisnya terganggu,” cetus Rusdianto.

 

Atas dasar stigmatisasi asing oleh Susi Pudjiastuti dan nelayan Cantrang dianggap musuhnya, lanjut dia, maka Susi Pudjiastuti tidak layak menjadi menteri karena menimbulkan keresahan sosial bagi masyarakat pesisir.

 

Ditegaskan dia, alat tangkap Cantrang itu tak ada orang asing pemiliknya, tapi mayoritas nelayan pribumi Indonesia. Kalau saja orang lain ingin memiliki jaring alat tangkap Cantrang, dia melanjutkan, maka harus memiliki skema yang baik seperti nelayan harus meminjam uang Bank.

 

“Untuk menyesuaikan alat tangkap dengan kapalnya atau spesifikasi kapal,” ujar Rusdianto.

 

Pemesanan harga kapal terbaru saja di galangan kapal nasional mulai harga 100 juta hingga ratusan miliar. Kemampuan pengadaan kapal nelayan harus meminjam uang Bank lagi untuk kapal baru diatas 30 GT – seterusnya.

Selain itu, khusus nelayan dalam Undang Undang Perikanan di atur tentang peminjaman Bank yang harus diperoleh oleh nelayan.

 

“Dari mana kemampuan nelayan bisa pengadaan kapal, bukan dari pengusaha? Tetapi dari swadaya nelayan yang tergabung dalam KUD serta koperasi untuk menunjang kegiatan nelayan,” kata dia.

 

Perlu diketahui, lanjut Rusdianto, jumlah nelayan yang tergabung dalam KUD sangat banyak. Selama ini ada hal yang tidak terikat oleh UU bagi nelayan yakni kekuatan swadaya nelayan untuk menghidupkan sesama nelayan. Mereka mulai swadaya dari Rp. 100 ribu per bulan hingga jutaan rupiah per bulan.

 

“Jadi memang harus kita sadari antara pengusaha daratan seperti buruh, dan pengusaha di laut untuk nelayan. Kalau di laut bahwa kebijakan itu tidak berdampak pada pengusaha tetapi berdampak pada nelayan. Tidak semua nelayan bekerja di bawah tekanan asing dan tidak harus dikendalikan oleh asing,” ujarnya.

 

Kalau di darat punya perusahaan, lalu kemudian ada kebijakan pemerintah maka berdampak pada pengusaha yang menyebabkan PHK dan lain sebagainyaa Apabila seseorang memiliki kapal 1 unit, dengan pekerja 3 orang. Maka pembagiannya 60% pemilik kapal dan 40% untuk 3 orang pekerja.

 

Dari 60% itu dikeluarkan lagi untuk jaminan kesehatan, kerja dan asuransi sebesar 5%. Dari 40% dikeluarkan swadaya untuk sesama nelayan.

 

“Regulasi permen Susi Pudjiastuti tidak melarang pengusaha berusaha di laut. Tetapi kebijakan Susi Pudjiastuti soal pelarangan alat tangkap yang dimiliki nelayan. Pengusaha tidak memiliki alat tangkap, mereka hanya miliki perusahaan pengolah ikan dan pengusaha tidak memiliki kapal,” beber Rusdianto.

 

Perusahaan pengolah ikan itu, lanjut dia, bahan bakunya berasal dari nelayan dan nelayan semua hasil tangkapannya di bagi diatribusinya yakni; pertama, ke pasar tradisional dalam jumlah kecil dengan jenis ikan yang bisa dikonsumsi oleh kalangan masyarakat keluarga swhari-hari. Kedua, distribusi ikan ke UPI-UPI (Unit Pengolahan Ikan) secara mandiri dalam bentuk penjualan seperti biasa.

 

Rusdianto menegaskan, Negara dan pemerintah sendiri yang melakukan stigmatisasi asing terhadap nelayan pribumi Indonesia, misalnya pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

 

Pada item huruf a Permen 56 Tahun 2014 itu mengatakan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, dan penanggulangan Illegal, Unrepoted and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia perlu dilakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap.

 

Agar objektif, terhadap item a ini maka harus dikaji ulang bahasa dan susunan kalimatnya. Mengapa demikian, karena nelayan itu tidak selalu berada di bawah kendali asing.

 

“Jadi ada perbedaan antara manusia bekerja di darat sebagai buruh yang diatur melalui UU perburuhan dan UU tenaga kerja dengan skema gaji, kesejahteraan dan jaminan sosialnya,” ujarnya.

 

Akan tetapi, lanjut dia, berbeda ketika nelayan bekerja di laut. Karena pada prinsipnya nelayan tidak memiliki tuan atau majikannya.

 

“Nelayan lebih mandiri walaupun sistem pembagian kerja itu ada dan tidak tercatat dalam UU perikanan,” ujar Rusdianto.

 

Dia menjabarkan, Peraturan Menteri No. 56 Tahun 2014 itu menilai bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka Susi Pudjiastuti sewenang-wenang menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

 

Penetapan Permen tersebut tanpa melalui kajian konprehensif dan matang secara akademik sehingga peraturan menteri ini dapat dibatalkan karena tidak memiliki pertimbangan dasar sosial satu pun.

 

“Permen ini lebih kepada nafsu dendam terhadap banyak pesaing bisnisnya,” ujarnya.

 

Penghentian sementara, lanjut Rusdianto, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri.

 

“Sebetulnya kalau bicara asing, maka pesawat Susi Pudjiastuti pun produk asing dan tak bisa dihindari. Penghargaan untuk Susi Pudjiastuti saja banyak yang asing,” ucapnya.

 

Perlu diingatkan, lanjut Rusdianto, penghentian sementara tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan (SIKPD) terhadap Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)yang telah habis masa berlakunya.

 

“Permen ini adalah Stigmatisasi terhadap nelayan yang bekerjasama dengan asing dan seenaknya Susi Pudjiastuti menuduh nelayan antek asing. Padahal Susi Pudjiastuti sendiri antek asing mulai dari modus konservasi laut hingga berantas IUU Fishing,” pungkasnya.(Roy)

Related posts

%d bloggers like this: