Opini 

PARTAI BURUH Dan ORGANISASI BURUH DI INDONESIA

Jacob Ereste

Atlantika Institut Nusantara dan aktivis buruh.

Wacana membangun Partai Buruh sungguh menarik dan seksi ketika dikaitkan dengan penyambutan hajat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk Bupati, Walikota dan Gubernur serta Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI, DPD dan DPRD I dan II hingga Pemilihan Presiden RI (Pilpres).

Yang manarik dari wacana membangun Partai Buruh apalagi kemudian yang khas Islam karena tantangannya jelas dari upaya memahami partai politik (Parpol) itu sendiri di Indonesia sudah tidak alang kepalang rumitnya.

Minimal dari wacana membangun Parpol saja bisa dipaham mulai tumbuhnya kesadaran untuk memahami Parpol dalam khazanah politik yang sekali menohok perhatian banyak orang. Mulai dari kegaduhan yang bersifat internal hingga kegaduhannya yang lebih meluas ke wilayah eksternal.

Parpol idealnya memang menjadi instansi yang paling kompeten dan ideal dijadikan tempat atau wadah mempeksakti diri guna memahami seluk beluk politik atau menata siasat merebut karier serta kedudukan dalam berbagai jabatan dalam pemerintahan.

Masalah krusial pada umumnya dalam partai politik di Indonesia sekarang pun terimbas oleh budaya instan. Parpol sendiri pun seperti kehilangan kendali untuk membangun untuk menjadi solid dan kuat dengan karakternya yang khas, memiliki semacam etika dan budaya menjalankan organisasi atau sekedar menjadi anggota Parpol yang berkakter.

Kelemahan Parpol di Indonesia diantaranya akibat terperangkap dalam budaya instan akibatnya bukan saja tidak memiliki kader yang tangguh, tetapi juga rentan dari perpecahahan.

Apalagi kemudian ada pula kecenderungan membuka pintu bagi para pendatang baru kalau tidak bisa disebut semacam bajing loncat hanya karena yang bersangkutan mempunyai bangak uang yang mau dia bagikan untuk partai.

Budaya bajing loncat yang mendapat tempat dalam parpol ini jelas merusak tata pengkaderan dalam partai. Akibat uang semakin dijadikan ukuran untuk banyak hal lainnya.

Celakanya lagi, ada budaya dalam Parpol di Indonesia melakukan penjaringan calon yang hendak dijagokan pada Pilkada, Pileg maupun Pilpres dasarnya penentuan pada meraja yang memiliki cukup banyak uang. Tentu saja konsekuensinya semua ukuran kebebasan pilihan mulai ditentukan oleh banyak uang. Dan bagi mereka yang cuma mempunyai uang tapi tidak cukup banyak pun bisa tewas dilibas.

Agaknya, dari perspektif melakoni politik serupa inilah akhirnya di Indonesia budaya korupsi semakin menggejala dan menjadi tren baru dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara.

Hasil penelitian Pemda DKI Jakarta yang diungkap Sony Harsono bahwa untuk menjadi calon Kepala Daeah di Indonesia sekarang (2017) harus mampunyai uang sekitar 60 milyar rupiah, sungguh ironis. Pertama, bagaimana mungkin keinginan seseorang untuk macalonkan diri sebagai kepala daerah mempunyai tarif seperti itu.

Tarif yang dipatok sebasar 60 milyar rupiah untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah ini, jelas budaya politik kita sudah bergesar masuk budaya jual beli seperti di pasar. Faktanya, dalam perspektif ini pula tidak salah bila ada orang yang menjustifikasi bahwa budaya kapitalisme telah menelan habis tata kehidupan kita yang tetap mengaku Pancasilais dan memitoskan Nawacita.

Banten, 10 Oktober 2017

 

Related posts

%d bloggers like this: