Opini Pendidikan 

Hak Digital Publik Harus Dilindungi Pemerintah

Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak pemerintah Indonesia untuk memiliki posisi tawar strategis dalam pembahasan bab commerce pada perundingan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Hyderabad, India pada 18-28 Juli ini. Perundingan tersebut akan membahas peran pemerintah dalam melindungi hak-hak digital publik.

 

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti mengatakan, posisi tawar strategis pemerintah dalam perundingan RCEP akan sangat menentukan peran Indonesia di era digital.

 

“Kalau mau jadi pemain yang kuat, pemerintah Indonesia harus memperjuangkan isu strategis dalam bab e-commerce seperti Net-Neutrality dan perlindungan data pribadi dalam perundingan,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (21/07/2017).

 

IGJ mencatat, potensi pasar potensial digital di Indonesia sangat besar. Hingga akhir tahun 2016 jumlah orang yang belum menggunakan internet di dunia mencapai 3,9 miliar orang atau sekitar 53 persen dari seluruh populasi dunia. Jumlah orang yang belum menggunakan internet di wilayah Asia Pasifik mencapai angka 51,8 persen.

 

Sementara survei indikator Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) Tahun 2016 mencatat dari pola penggunaan internet penduduk Indonesia 73,3 persen mengakses ke jejaring sosial dan diikuti oleh pencarian informasi barang dan jasa (e-commerce) dengan persentase 53,7 persen.

 

Rachmi mengingatkan, perlindungan data pribadi tidak bisa ditukar (trade-off) dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA).

 

“Pemerintah harus berani melakukan penghindaran terhadap aturan FTA yang melanggar hak digital publik, atau bisa juga dengan opsi pengecualian atau melakukan reservasi terhadap beberapa isu sensitive di dalam bab e-commerce yang merugikan kepentingan publik,”  ujarnya.

 

Peneliti senior IGJ, Olisias Gultom menyebutkan, sejumlah tantangan Indonesia dalam menghadapi era digital. Diantaranya, keterlambatan infrastruktur TIK, kompetitor berinvestasi besar, dan rendahnya penetrasi komoditas lokal dalam praktek e-commerce.

 

“Misalnya dalam isu net-neutrality, dimana saat ini access is a new gold. Saat ini, perusahaan digital akan ikut bermain pada pembangunan infrastruktur yang tentunya akan memberikan akses yang cepat untuk kepentingan mereka, seperti Google dan Facebook,” ungkapnya.

 

Namun kondisi ini akan menimbulkan kompetisi yang tidak adil. Bahkan menimbulkan diskriminasi akibat dominasi dan monopoli dari perusahaan besar tadi. Olisias mengingatkan, pengalaman dari OLX, dan Lazada perlu menjadi catatan penting dalam praktek e-commerce Indonesia.

 

“Penguasaan e-commerce menjadi sangat rentan akibat pencaplokan oleh pemain besar dunia yang memiliki kekuasaan modal. Sehingga diperlukan proteksi dan mekanisme pengaturan yang tepat untuk e-commerce,” katanya.

 

Direktur Yayasan SatuDunia, Firdaus Cahyadi mengatakan, era digital yang sangat terbuka tentunya memiliki dampak cukup serius terhadap hak-hak digital publik. Hak digital yang dimaksud seperti perlindungan terhadap data pribadi dan pemblokiran atau penghapusan konten.

 

“Terkait dengan itulah, pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka isi teks perundingan perdagangan bebas yang sekarang sedang dilakukan, tanpa keterbukaan itu, sulit bagi publik untuk ikut berpartisipasi di dalamnya,” ujarnya.

 

Selain itu, pemerintah didesak untuk segera menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi dan memasukan pengaturan pemblokiran internet di undang-undang.(Roy)

 

Related posts

%d bloggers like this: