Opini 

BPJS Kesehatan Dan Pemerintah Wajib Sosialisasikan Program PBI

 

Sungguh mengharukan Peristiwa yang dialami Ibu Iyet Rahmawati yang anaknya ditahan oleh Pihak Rumah Sakit Nurhayati di Kabupaten Garut, Jawa Barat karena tak mampu melunasi biaya Pengobatan.

 

Apa yang menimpa keluarga miskin ini sesungguhnya disebabkan oleh dua hal : Pertama, pendataan orang miskin di Indonesia masih belum baik dan Akurat.

 

Kedua,Orang Miskin tidak tau cara mendaftar sebagai peserta program Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau JAMKESDA dimana Iurannya dibayar oleh Pemerintah.

 

Kelalaian ini tentu kelalaian Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendata orang miskin dan gagal mensosialisasikan Program PBI dan JAMKESDA.

 

“Hingga saat ini Pemerintah Pusat menganggarkan 92.4 juta untuk peserta. Namun baru terisi oleh 91.998.220 orang Peserta berdasarkan Data Per 30 Juni 2017, itu artinya masih banyak sisa yang belum terisi,”

 

Ibu Iyet Rahmawati Warga Kampung Cibolereng RT 01/07 Desa Karang Sari Jawa Barat harus mengalami penderitaan ini karena Putranya bernama Dede Alif (3thn) masih ditahan oleh Pihak Rumah Sakit Nurhayati karena belum melunasi biaya pengobatan dan perawatan sebesar Rp2,5 juta pada Kamis, (28 Septembet 2017.

 

Lalu tentu bukan satu-satu yang mengalami persoalan seperti ini. Karena itu kita menghimbau pemerintah khususnya pemerintah Daerah untuk Pro Aktif mendata warga miskin di daerahnya masing-masing hingga ke Pelosok Desa.

 

Namun diharapkan kepada Pemerintah Pusat untuk menginstruksikan pendataan warga miskin yang baik dan akurat sebagai bagian dari PBI yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

 

Pertanyaan yg tentu memiriskan adalah kalau di daerah Jawa Barat saja masih terdapat warga miskin yang tak terdata, lantas bagaimana di Provinsi terjauh dari Ibu Kota Negara yang sulit terjangkau Pengawasan.

 

Oleh Andi Naja. FP Paraga, Sekjen DPP SBSI

Related posts

%d bloggers like this: