Opini 

BAHAYA LATEN KORUPSI DAN AKAR PENYEBABNYA SAAT INI

Demokrasi berbiaya mahal adalah salah satu akar penyebab korupsi di Tanah Air. Kompetisi tingkat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ternyata menggerus keuangan calon pasangan kepala daerah puluhan bahkan ratusam milliar dan itu sudah dimulai sejak membiayai diri mendapatkan kendaraan politik dalam kampanye dan pemenangan.

Andaipun menggunakan dana sponsor, resikonya sama saja. Jika kalah di Pilkada sama-sama mengelus dada dan hidup melarat, Namun jika memang biaya yang telah dikeluarkan tentu harus dikembalikan. Peluang korupsi dimulai dari sini dan tentu sasarannya ditingkat daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).

Banyak sudah kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi narapidana Korupsi. Sejak ditetapkan jadi tersangka sudah jadi pemberitaan publik. Nilai dan jenis serta pola Korupsinya diungkap tuntas di pengadilan hingga motif Korupsinya. Publik mengikuti pemberitaannya dengan seksama tanpa membiarkan satupun beritanya terlewatkan.

Tingginya biaya demokrasi di Indonesia pada era reformasi ini adalah bentuk dari liarnya pemahaman kita tentang demokrasi. Gengsi menjadi penguasa bukan hal baru. Kudeta yang terjadi dibeberapa negara adalah wujud meraih gengsi kekuasaan.

Banyak sudah yang menjadi korban dalam politik yang tidak mengenal kata ‘HARAM’ termasuk Korupsi. Bahkan menjadi anekdot, yang tidak korupsi itu karena belum mendapatkan kesempatan saja, Ketika ada Kesempatan Korupsi juga”.

Kini semua kepala daerah Hasil Pilkada 2017 satu-persatu dilantik presiden dengan seragam putih-putih. Bahasa Simbol dari Seragam itu adalah pasangan kepala daerah itu wajib berjiwa putih dan selalu bersih.

Lalu mereka disumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing bahkan dengan bersumpah dengan kitab suci. Begitulah mereka dipersiapkan dengan simbol-Simbol moral yang memberi makna kesucian lahir dan batin sesaat sebelum mereka memimpin suatu Daerah. Semua seperti tak terkecuali seorang Raja di Yokjakarta yanga dilantik menjadi Gubernur didaerahnya.

Mengantisipasi korupsi secara dini sudah dimulai dengan simbol-simbol pada acara Pelantikan, Namun faktanya korupsi ternyata tidak bisa diantisipasi sekedar dengan simbol-simbol tersebut.
Faktanya Pernah sebuah rezim berkomitmen untuk tidak korupsi dengan mengkampanyekan Iklan” Katakan TIDAK pada Korupsi”. Kendati demikian, justru kasus korupsinya telah menyeret banyak pihak baik dari kalangan pemerintah hingga pengurus partai politik.

Sudah banyak yang telah meringkuk di penjara namun masih ada yang bebas menghirup udara segar. Korbannya sangat banyak diantatanya banyak proyek mangkrak dan pembangunan infrastrumtur yang dibutuhkan rakyat tak kunjung terpenuhi.

Dalam Diskusi Indonesia Lawyer Club Indonesia di TV ONE Senin,9 Oktober 2017, seorang pembicara mengatakan langkah yang bisa mengurangi tingkat korupsi adalah membatasi masa kepemimpinan seorang kepala daerah untuk satu periode saja sehingga mereka fokus pada program-Program Kerjanya.

Kesempatan lima tahun memfokuskan diri merealisasikan program kerja adalah waktu yang tidak pendek, apalagi sang pasangan kepala daerah bisa mengurangi waktu Istirahatnya bahkan menciptakan Selogan istirahat sambil bekerja pastilah akan memberikan banyak perkembangan bahkan kemajuan dalam pemerintahannya.

Mungkinkah dua pandangan diatas bisa mengatasi Latennya korupsi di tanah air. Semua tentu sangat mungkin. Namun memberikan hukuman yang berat kepada para koruptor seperti hukuman mati, sita harta hasil korupsinya menjadi pilihan yang harus diwujudkan.

Ditulis oleh: Andi Naja FP. Paraga

Related posts

%d bloggers like this: