Indonesia Opini 

Jokowi-JK dan Papua

Ditulis Oleh: Dr. Muchtar Pakpahan

Selama masa pemerintahan Orde Baru saya dekat dengan Gerakan Aceh Merdeka, dekat Dewan Adat Papua dan dekat dengan Fretilin di Timur- Timur. Kami menjadi dekat karena sama-sama menyuarakan keadilan. Hingga sekarang kami masih tetap berteman.

September 2014, saya dan wakil Dewan Adat Papua yakni Fred Suebu, Phill Karel Erari dan utusan Barnabas Mandacan, menemui presiden terpilih Joko Widodo untuk kedua kalinya. Waktu itu saya titipkan surat serta menjadi pokok bahasan kami yang disetujui Presiden Joko Widodo. Bahan ini dapat dibuat menjadi pengantar mengevaluasi Jokowi di Papua.

Kepada yth,

Presiden terpilih Bapak Ir. Joko Widodo dan

Wakil Presiden terpilih Bapak Drs. Jusuf Kalla

Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan: Usul Penyelesaian Papua sebagai Kebijakan Nasional membuat tanah Papua tetap NKRI, sebagaimana diuraikan berikut ini.

LATAR BELAKANG

Keterlibatan saya dalam pembelaan HAM Papua dimulai awal tahun 1983. Pada waktu itu ada latihan pengorganisasian masyarakat yang mengalami ketidakadilan pembangunan, di Solo. Pelatihnya Dr. George Ninan, dari Dewan Gereja Asia. Pesertanya antara lain saya, Arnold App (dosen Uncen), Michael Manufandu, Joseph Widiatmadja, Harry Santoso, Nico Garra, Indra Nababan dll.

Dalam pelatihan itu yang kemudian ada direlease beritanya ucapan Arnold App “Jakarta tidak  perduli rakyat papua, bahkan hanya mengeksploitasi kekayaan Papua. Buktinya, di Papua baru akan ada SD Inpres dan Puskesmas bila ada orang jawa yang ditransmigrasikan. Ada pembangunan pasar, tetapi tidak ada orang Papua yang memiliki pasar. Biaya sekolah mahal, sehingga orang papua tidak bisa sekolah, tetap bodoh.

Kembali dari pelatihan, saya diinterogasi oleh intelijen, sementara Arnold App ditahan di markas Kodam Cenderawasih, waktu itu Panglima Kodam Cenderawasih adalah Mayjen Raja Kami Sembiring. Tidak berapa lama kemudian, Arnold App yang doktor antropolog itu dibawa ke hutan dan dibunuh. Keterangan resmi ”terpaksa ditembak karena melarikan diri dari tahanan”. Dengan peristiwa itu, banyak warga Papua yang mengungsi (suaka) ke luar negeri, dan keluarga Arnold App suaka politik ke Belanda dan disana hingga sekarang.

Waktu reformasi berlangsung, Oktober 1999, GusDur terpilih menjadi Presiden, saya ditugaskan menjembatani rakyat Papua dan Aceh, agar tetap sebagai bahagian NKRI. Khusus untuk Papua, Gusdur berhasil melakukan pendekatan  membangun hubungan baik dengan Theys Alloiya, Ketua dewan Adat Papua (DAP) dengan mengambil kebijakan strategis yaitu Merubah nama Irian Barat menjadi Papua, Mengijinkan rakyat Papua mengibarkan bendera Kejora tetapi pemasangannya lebih rendah dari merah putih. Memberikan otonomi khusus untuk secara khusus mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Papua dengan tema Papua untuk Papua dan Pendekatan masalah Papua diganti dari security approach menjadi welfare approach.

Pada Tahun 2001, Gusdur dilengserkan diganti oleh Megawaty Soekarnoputri, rakyat Papua kembali merasakan kebijakan repressif security approach. Tidak berapa lama setelah saya bertemu dengan Theys , dia dibunuh oleh sekelompok TNI-AD Kopassus. Theys digantikan oleh Forkorus  Yaboisembut. Saya tetap membangun komunikasi persaudaraan dengan DAP/Forkorus.

Dalam Pilgub Papua 2007, DPD Partai Buruh Papua bekerja sama dengan DAP memenangkan Gubernur Barnabas Suebu dengan harapan, gubernur Otsus akan ada kebijakan khusus yang meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Dilanjutkan tahun 2008, saya sebagai Ketua umum DPP Partai Buruh berbicara dihadapan rapat Dewan Adat Papua dan disepakati ada kontrak politik. Dengan hasil pemilu 2009, saya tidak dapat mewujudkan kontrak politik. Bahkan Forkorus Yaboisembut dipenjarakan pada tahun 2011.

Dalam Pilpres 2014, saya menyerukan memenangkan pasangan Jokowi-JK dan menang. Pada 5 Juli 2014 Forkorus Yaboisembut dibebaskan dari penjara. Itulah yang mendorong saya ke Jayapura 22 hingga 24 Agustus 2014, kembali menemui DAP. Hasil yang saya bawa adalah dalam angka II Respon dari DAP dan angka III Usulan Penyelesaian Papua.

II RESPON DARI DAP

Pertama, mereka sudah merasa sebagai sebuah Negara yang bernama Federal Republik Papua Barat, Presidennya adalah Forkorus Yaboisembut dan yang kedua Forkorus (Ketua DAP) menitipkan surat nomor: 07/P-02/NFRPB/VIII/2014, tertanggal 23 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Surat itu disertai beberapa surat ke partai pendukung pasangan Jokowi-JK dan surat-surat yang pernah dikirimkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ditambah 2  buku berjudul Festival Danau Sentani Untuk Siapa? Penulis Alexander Leonard Griapon  dan Mengembangkan Format Ekonomi penulis Purnomo dkk.

Surat dari  dari Ketua Dewan Adat Papua wilayah III Kepala Burung Barnabas Mandacan no 1054/DAP/KB/2014 27 Agustus 2014, 8 butir pendekatan penyelesaian papua dan no 1055/DAP/wil.III/KB/08/2014 hal Dukungan mendukung Dr. Muchtar Pakpahan SH,MA menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 3 alasan.

III USULAN PENYELESAIAN PAPUA

Pertama, mengatasi kebodohan yang mengakibatkan kemiskinan dengan cara memberikan pendidikan agar semua orang Papua yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan tidak mengenal pendidikan minimal mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya sampai dengan setara tingkat SLTP dan SLTA (tergantung usia) melalui pendidikan khusus.

Memberikan pendidikan khusus keterampilan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Memperbanyak jumlah pasar tradisional di seluruh Papua, dan orang Papua diberikan kesempatan khusus untuk memiliki kios dan berjualan di pasar tersebut, tidak seperti yang sekarang terjadi dimana hampir di semua pasar tidak ada penjual yang orang Papua. Kalaupun ada, kebanyakan orang Papua berjualan di kaki lima di luar pasar.

Pembangunan di seluruh Papua terutama sarana dan prasarana transportasi seperti jalan, dan orang Papua diberikan kesempatan khusus untuk melaksanakan pengerjaannya sesuai kemampuan. Oleh karena itu orang Papua seharusnya diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan pengerjaan proyek-proyek pembuatan jalan sehingga orang Papua memiliki kemampuan sebagaimana yang diatur oleh peraturan.

Untuk setiap penanaman modal di Papua, maka orang Papua yang memiliki hak adat di tempat penanaman modal tersebut diberikan hak untuk memiliki perusahaan tersebut melalui kepemilikan saham.

Menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM di Papua (termasuk dan terutama Arnold Ap), pembebasan semua tapol/napol Papua dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi. Saatnya mengangkat putra Papua menjadi Kapolda dan Pangdam. Waktu itu Phill Karel Erari menyebut seseorang bernama Paul Waterpau.

Penegakan hukum di tanah Papua dan membersihkan Tanah Papua dari pemerintahan yang korupsyang diawali pemotongan anggaran oleh pribadi-pribadi di pemerintah pusat.

Menetapkan bahwa bendera bintang kejora dapat dikibarkan sebagai bendera tradisional masyarakat Papua, sesuai dengan keputusan yang ditetapkan pemerintah pada waktu masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur).

Usul Komunikator Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla

Pertama, pemerintahan Jokowi-JK terus membangun komunikasi dengan rakyat Papua yang berseberangan dengan Jakarta. Belajar dari Kanada menyelesaiakan tuntutan merdeka dari Quebec.

Kedua, mengusulkan mengangkat Fred Suebu, Barnabas Mandacan dan Phill Karel Erari menjadi staf khusus di kantor presiden yang bertugas menjadi komunikator pemerintah dengan rakyat Papua.

Ketiga, mendesak segera dibangun sebuah istana presiden di Papua.

Atas perhatian Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih, saya haturkan terima kasih.

Jakarta 1 September 2014

Related posts

%d bloggers like this: