Oleh : Arsula Gultom, SH.

Persoalan penangguhan penahanan Mayjend (Purn) TNI Soenarko menuai beragam tanggapan.

Ada yang menilai bahwa langkah kepolisian tersebut meripakan sinyal menurunnya tensi politik. “Sudah tercipta konsesi diantara para elite” seperti disebut mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Hendropriyono.

Ada pandangan negative yang menilai langkah kepolisian tersebut merupakan bentuk diskriminasi hukum, seolah ada “toleransi” dalam penegakan hukum bagi pelanggar hukum oleh elite (militer).

Demikian pula dengan beberapa penangguhan penahanan dalam kasus berbeda namun kebetulan berada dalam pilihan politik yang sama pada Pilpres lalu dengan Soenarko semisal Egi Sudjana, Lieus Sungkharisma.

Sebagai aktivis pro demokrasi, saya ingin melihat persoalan ini dalam koridor hukum formil yakni KUHAP.

Penangguhan penahanan, diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (“KUHAP”) yang berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Dengan demikian, untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada Permintaan dari tersangka atau terdakwa, kedua Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan serta ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (hal. 215) menjelaskan bahwa salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Mengenai syarat penangguhan penahanan ini ada pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka/terdakwa wajib lapor kepada instansi terkait secara berkala. Kedua, tidak keluar rumah dan terakhir tidak keluar kota.

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Contohnya adalah dengan membebankan kepada tahanan untuk “melapor” setiap hari, satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali seminggu, dan sebagainya. Atau pembebanan syarat bisa berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota.

Salah satu pihak yang mengajukan penangguhan penahanan terhadap Mayjen Soenarko adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto itu artinya telah terpenuhi syarat bahwa ada pengajuan dan penjamin. Akan tetapi, perlu diingat bahwa penangguhan penahanan diikuti oleh sejumlah syarat mendasar yakni Tidak boleh keluar rumah atau keluar kota oleh karenanya pemberian penangguhan penahanan kepada Soenarko harus kita awasi pelaksanaannya jangan sampai penegakan hukum kasus kepemilikan senjata illegal yang didakwakan kepadanya menjadi berhenti karena dirinya sebagai tersangka sudah “menghilang” atau jangan sampai Panglima TNI nantinya “terpaksa” turut bertanggungjawab bilamana sewaktu – waktu tersangka tidak kooperatif dalam proses penyidikan hingga penuntutan atas kasus yang disangkakan.

Bahwa penangguhan penahanan bukan berarti penyidik berhenti bekerja untuk menyelesaikan kewenangannya dalam menyidik pelaku tindak pidana. Publik akan terus dan terus menagih komitmen Polri dalam menuntaskan kasus ini apalagi disebut-sebut ada kaitannya dengan isu makar. Sah-sah saja penyidik dengan kewenangannya memberikan penangguhan penahanan terhadap setiap tersangka/terdakwa akan tetapi pemberian penangguhan penahanan jangan dijadikan alasan untuk menghentikan proses penyidikan biarlah pengadilan yang akan memutuskan apakah benar sangkaan penyidik terhadap Soenarko, Egi dan Lieus atau memang hukum sudah diperalat untuk semata-mata melayani kepentingan kekuasaan semata, semoga tidak !

Arsula Gultom, Sekretaris Wilayah I Sumatera DPP SBSI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here