BANTEN SBSINews – Sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berani melakukan kebijakan kontraversial seperti Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya.

Aturan pelarangan Cantrang sertaKebijakan pelarangan penangkapan bibit lobster dan pembudidayaannya telah dikoreksi oleh Edhy Prabowo dengan melakukan kajian  ulang aturan tersebut dan segera memberlakukan kebijakannya baru.

Meski kebijakan pelarangan cantrang masih pro dan kontra, namun sejumlah pihak menilai cantrang sama sekali tidak berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, Edhy Prabowo harus mendengarkan keinginan nelayan yang tetap ingin menggunakan cantrang. Sebab pembatasan kebebasan bagi nelayan akan menghambat upaya meraih kesejahteraan.

Solusi untuk mengganti alat cantrang yang diperlukan itu sudah ada. Meski belum semua Nelayan mendapatkannya, kata Edhie Prabowo pada suatu kesempatan.  Inilah yang mendorong Himpunan Kerukunan Nelayan Banten Selatan dibawah binaan Ustad Syamdudin mengadakan pertemuan khusus bersamaan acara tutup tahun dengan mengundang sejumlah media di kediamannya Tajung Pontok Banaungeun, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam Banten Selatan.

Acara dialog bersama puluhan nelayan setempat dilakukan sembari membakar ikan dan makan udang lobster seperti yang dilarang oleh Menteri Susi Pudjiastuti. Acaranya itu, Senen 30 Desember 2019 menyambut tahun 2020 itu jadi sangat meriah.

Aturan larangan cantrang diterbitkan Susi Pudjiastuti pada  2015. Dasar hukum dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015, beleidnya sempat ditunda dua tahun karena rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.

Namun, pada 17 Januari 2018, muncul keputusan Presiden Jokowi, tidak ada larangan cantrang hingga batas waktu yang belum ditentukan sambil menunggu penggantian alat tangkap yang baru

Kontraversi Menteri KKP Edhy Prabowo pun menegaskan bahwa kapal-kapal yang kini sudah tertangkap akan dibagikan kepada para nelayan.

Edhy mengaku sudah berkoordinasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dari hasil koordinasi itu, menurut Edhy Prabowo akan ada pertemuan dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Perhubungan untuk membahas hal ini secara teknis.

Selama ini, kapal-kapal yang berdasarkan keputusan pengadilan harus dimusnahkan, lebih banyak ditenggelamkan pada era Susi. Edhy Prabowo ingin ada alternatif lain yang bisa lebih menguntungkan nelayan.  Inilah dasar dari para Nelayan mengadakan  pertemuan khusus secara simultan untuk menyambut kebijakan Menteri KKP Edhie Prabowo yang mereka anggap sangat pronelayan ini.

Udtad Syamsyudin bersama kelompok Nelayan Binaannya mengadakan ikrar dan tekad bersama untuk mendukung sepenuhnya kebijakan Menteri KKP yang baru untuk memberi legalitas pada Nelayan menggunakan Cantrang serta menangkap dan membudidayaan bibit lobster.

Selaku Ketua Kerukunan Nelayan di Banten Selatan Ustad Syamsudin tengah mempersiapakan acara aksi bersama Nelayan se Jawa Barat untuk mendapat kebebasan menangkap benih lobster dan membudidayakannya. Sebab bibit lobster dan pembudiyaannya memberi jaminan kesejahteraan bagi Nelayan.

Secara perinci kriteria untuk para nelayan yang akan menerima kapal-kapal ilegal itu memang baru akan ditetapkan kemudian kreteria dan mekanisme penerimaannya.

Kebijakan ekspor yang dilarang oleh Menteri Susi Pudjiastuti sebelunya melarang ekspor benih lobster ukuran di bawah 200 gram. Padahal ekspor benih lobster merupakan potensi pasar yang besar dan bisa mensejahterakan Nelayan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2019. Benih lobster yang dilarang ditangkap dan diekspor adalah yang sedang berterlur atau ukuran kurang dari 8 cm dan berat di bawah 200 gram per ekor.

Jika keran benih ekspor lobster dibuka, berpotensi akan menambah nilai ekspor Indonesia. Apalagi harga benih langka dan sedang mahal di negara tujuan. Namun, ekspor benih lobster untuk meningkatkan nilai ekspor tanah air dinilai merupakan tindakan jangka pendek. Dan akibat pemaksaan dari berlakunya Peraturan Menteri secara sepihak ini banyak nelayan yang menjadi korban karena ditangkap atau dijadikan sapi perahan oleh aparat.

Oleh karena itu, Kerukunan Nelayan Banten Selatan akan secara serentak bersama Kelompok Kerukunan Nelayan Jawa Barat khususnya yang dimotori oleh Kelompok Nelayan Ujung Genteng yang berjumlah puluhan ribu itu sepakat hendak menyampaikan aspirasi serta dukungan pada
Menteri KKP, DPR RI dan Kapolri ikhwal aspirasi dan tuntutan pembebasan untuk sejumlah nelayan yang masih ditahan sampai sekarang, karena menangkap bibit lobster dianggap melanggar hukum.

Aksi dan unjuk rasa nelayan Banten dan se Jawa Barat ini akan dilakukan serentak juga oleh nelayan di Aceh danNelayan pembudidaya lobster di Lombok Nusa Tenggara Barat  pada 6 Januari 2020. Demi untuk tersalurnya aspirasi kaum nelayan ini SBSI pimpinan Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA. siap mendukung dan memberi perlindungan secara hukum. (Jacob Ereste)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here