Buruh SBSI 

Ini Pengadilan Negeri Yang Saat Ini Mengalami Kekosongan Hakim ‘Ad Hoc’ PHI

Pendaftaran dibuka pada 6 hingga 19 Oktober 2017

Dasar pelaksanaan surat No. 42/KMA/HK.01/06/2017 tanggal 20 Juni 2017. 

JAKARTA – Menyikapi kekosongan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) di 19 Kabupaten dan Kota, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) mengintruksikan Kementrian Ketenagakerjaan melalui Dirjen PHI dan Jamsos untuk segera melakukan penjaringan hakim.

 

Pada sosialisasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di ruangan Trihdharma, Kementrian Ketenagakerjaan RI, Selasa (3/10/2017), Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPHI) John Daniel Saragih menjelaskan formasi sesuai kebutuhan hakim Ad Hoc Hubungan Industrial.

 

“Saat ini PN di 19 Kabupaten dan Kota yang membutuhkan hakim tersebut adalah Banda Aceh, Makassar, Pangkalpinang, Palangkaraya, Pontianak, Manado,l Jayapura, Jambi, Gorontalo, Bengkulu, Samarinda, Palu, Ternate, Mamuju, Kendari, Monokwari, Ambon, Kupang dan Mataram,” katanya.

 

Jika ditotal secara keseluruhan dibutuhkan sebanyak 48 Hakim Ad Hoc dengan rincian sebanyak 26 hakim dari Asosiasi Pengusaha Indonesia dan 22 Hakim dari Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB).

 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dilaksanakan untuk Mendapatkan 144 nominasi Calon Hakim untuk diserahkan kepada Mahkamah Agung.

 

“Masyarakat bebas tidak diperkenankan mendaftarkan dirinya secara perorangan tanpa melalui pengusulan oleh Organisasi Pekerja/Buruh,” ujarnya. (rahmat)

Related posts

%d bloggers like this: