Buruh SBSI 

Ini Alasannya Buruh DKI Jakarta Tuntut UMP 3,9 Juta

JAKARTA – Ribuan Buruh datangi Kantor Walikota Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk mendesak Walikota dan Wakil Walikota, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menaikan Upah Minimum Provinsi menjadi 3,9 Juta, Selasa, (31/10/2017).

Dikutip dari Liputan6.com memberitakan bahwa bersamaan dengan aksi itu dilakukan juga pembahasan rekomendasi UMK 2018 oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

Berbeda dengan tuntutan para buruh, kalangan pengusaha mengusulkan UMP DKI tahun 2018 sebesar Rp 3,6 juta, dengan perhitungan formula kenaikan upah yang diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Alasan para buruh DKI menuntut kenaikan UMP hingga Rp 3,9 juga berdasarkan hasil survei KHL di DKI Jakarta yang sudah disepakati dewan pengupahan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam pernyataan tertulisnya mengklaim aksi di Balai Kota itu diikuti kurang lebih 3.000 buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ).

Sekedar informasi, beberapa waktu lalu pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja telah mengeluarkan surat bahwa 2018 UMP di seluruh Provinsi serentak dinaikkan sebesar 8,7 persen.

Lebih lanjut, Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertentu apabila kabupaten/Kota itu mampu membayar lebih tinggi dari UMP.

Sementara itu, Said Iqbal mengatakan bahwa Anies-Sandi sudah berjanji tidak akan menetapkan UMP berdasarkan PP tersebut.

“Karena itu dilakukan survei KHL dan diperoleh angka Rp 3,6 juta. Jika ditambahkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, nilai UMP 2018 yang ideal adalah Rp 3,9 juta sangat realistis,” kata dia.

Said Iqbal juga menerangkan jika UMP DKI Jakarta 2017 yang ditetapkan dengan menggunakan formula PP 78/2015 digugat buruh di PTUN Jakarta. Hasilnya, gugatan buruh dimenangkan PTUN.

“Dengan demikian sangat tepat jika Gubernur tidak lagi menggunakan PP 78/2015 dalam menetapkan UMP 2018,” tandas dia.

Menanggapi kenaikan UMP tersebut, Ketua Umum (Ketum) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof. Muchtar Pakpahan pun angkat bicara bahwa bahwa kenaikan upah 8,7% tidaklah menambah sejahtera malah mengurangi kesejahteraan.

“Sebenarnya yang terbaik adalah memfungsikan Tripartit seperti diamanahkan UU No. 13 tahun 2003. Dialog Tripartit di dewan pengupahan tetap cara yang terbaik jika tujuannya adalah kesejahteraan,” Katanya.(mat)

Related posts

%d bloggers like this: