Indonesia 

KPK Klaim Terus Lakukan Pemantauan Pembahasan Hingga Pengesahan APBD

Jakarta, SBSINews – Dinilai sangat rawan terjadi praktek korupsi oleh oknum pejabat daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemantauan proses pembahasan hingga pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang  yang mengklaim bahwa memang sudah lama memantau setiap pengeluaran dan pemasukan anggaran di daerah.

“Kita sudah berada disemua provinsi mengcari informasi bagaimana daerah mengelola pengeluaran dan pemasukan,” katanya dilansir dari hariansinggalang.co.id, ‎Kamis (30/11).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa untuk pencegahan pihaknya sempat menyambangi beberapa provinsi di Indonesia melalui dialog dengan kepala daerah serta memantau pengawasan dana APBD.

“Ada sejumlah saran perbaikan disampaikan. Jika transaksionalnya muncul, dan negara rugi, maka dari situ KPK mencarinya,” ujarnya.

Baru-baru ini KPK resmi menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi dan peneriman suap terkait pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018. Mereka terjaring OTT yang digelar di dua tepat, Jambi dan Jakarta.

Suap diduga diberikan untuk uang ketok atau uang pelicin agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memuluskan proses pengesahan APBD yang resmi disahkan pada Senin kemarin, 27 November 2017 senilai Rp 4,5 Triliun.

“KPK tentu sangat menyesalkan peristiwa ini karena Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang telah didatangi KPK dalam program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah)” kata Basaria Panjaitan yang juga Wakil Ketua KPK di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2017.(mat)

Related posts

%d bloggers like this: